SeRiau - Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno akan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat. Sandiaga akan diberi arahan sebelum debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti.

"Rencananya dalam satu dua hari ini kami akan dipanggil dan diajak berdiskusi sama Pak SBY untuk memastikan bahwa kita juga mendengar pandangan beliau dan nasihat dari pada beliau yang telah berpengalaman berkali-kali mengikuti proses pemilihan," kata Sandiaga di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Untuk itu, mulai hari ini dan dua hari ke depan, Sandiaga akan menetap di Jakarta sesuai arahan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Sudirman Said untuk menyiapkan bekal persiapan debat.

"Saya tidak keluar negeri tidak keluar daerah tidak keluar Jakarta. Jadi stand by menunggu arahan karena tadi sore atau kemarin sore Pak Sudirman menyatakan untuk mengosongkan agenda hari ini," ucap Sandiaga.

Dalam debat nanti, mantan wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut akan membawa materi yang bersumber dari kegelisahan masyarakat di Indonesia. Dari situ, akan terlihat perbedaan pendekatan antara Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf kepada rakyat.

"Menurut pengalaman kami bahwa debat ini adalah cara terbaik untuk menyampaikan tentunya diferensiasi perbedaan antara pendekatan kami Prabowo sandi dengan pendekatan bapak Presiden Jokowi dan Pak Kyai Ma'ruf dalam menyikapi persoalan bangsa," tandas Sandiaga.

Soroti Kasus Novel

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera mengungkapkan, isu yang akan disoroti Prabowo-Sandiaga dalam debat capres cawapres adalah kasus penyerangan air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Termasuk menjadi salah satu yang paling concern karena kalau seorang penyidik KPK saja 650 hari terbengkalai apa yang terjadi dengan masyarakat umum," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Selain itu, lanjut dia, Prabowo-Sandiagaakan fokus pada isu Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penguatan KPK.

"OTT tiap hari, presiden tidak bisa menutup mata. Karena itu bagian dari perangkat yang mensejahterakan rakyat," kata di.

Mardani memaparkan, sekarang ini ada 67 persen anggota DPR mendukung Jokowi. Namun penguatan terhadap lembaga antirasuah itu belum bisa dilakukan secara maksimal.

"Kenapa dibiarkan? Penguatan KPK bisa dijalankan. Sekarang ini semua kendali masih ada di Pak Jokowi. Nah makanya nanti akan kita elaborasi," ucap Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu. (**H)

Sumber: Liputan6.com