SeRiau - Fraksi Golkar dan Hanura DPRD DKI ikut-ikutan dalam sengkarut pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Kedua fraksi di DKI itu menolak dua calon yang diajukan PKS, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

"Siapa calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan datang. Judulnya kan sudah fokus kepada cocok nggak Ahmad Syaikhu dan Agung. Tanya cocoknya kepada siapa? Gitu kan? Kalau tanya kepada Golkar, Golkar nggak bisa jawab karena nggak kenal. Saya sudah diskusikan ini kepada institusi partai dan fraksi, kita nggak kenal nama Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, baru tahu di media," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi 'Cocok Tidak Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Apa Kata DPRD'," di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

Sebagai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI, PKS dan Gerindra masih belum sepakat siapa yang akan diajukan untuk pengganti Sandiaga yang maju di Pilpres 2019 sebagai cawapres Prabowo Subianto. PKS masih berusaha mendapatkan kursi DKI-2 yang menurut mereka dijanjikan oleh Prabowo sebagai ganti atas dukungan di Pilpres.

Meski begitu, Gerindra DKI juga menginginkan posisi Wagub DKI untuk sang ketua, M Taufik. Hampir 5 bulan kursi Wagub DKI kosong, PKS dan Gerindra belum satu suara. Kedua partai sempat bertemu dan setuju akan melakukan fit and proper test bagi calon pengganti Sandiaga. Namun belakangan PKS kembali berang lantaran kesepakatan berubah sehingga membuat M Taufik kembali berpeluang maju sebagai kandidat.

Golkar menolak dua calon yang diajukan PKS lantaran Syaikhu dan Agung bukan berasal dari Jakarta. Asraf menyebut lebih baik calon pengganti Sandiaga memiliki pengetahuan tentang ibu kota, seperti M Taufik atau anggota DPRD dari PKS, Triwisaksana.

"Kalau misalnya dari PKS itu atau dari Gerindra, Golkar hanya lihat dua, dari Gerindra-nya, Pak Taufik, dan PKS-nya, Triwisaksana, itu saja, selain itu nggak. Karena ada yang kita dilihat dari Golkar karena kita rasakan, kita tahu sudah jelas terbukti pengetahuannya dan kepiawaiannya memimpin kota yang besar ini dengan kebijakannya, dengan cara bagaimana memimpin di Dewan saja sudah kelihatan," ujarnya.

"Kalau dari yang disebutkan saat ini, cocok, nggak, cocok, nggak, bisa nilai. Jadi setahu saya Pak Ahmad Syaikhu itu calon wakil gubernur gagal di Jabar. Itu kan gagal mau masuk lagi ke DKI. Ini Jakarta, Bro, harus orang berkualitas, rakyat Jakarta butuh pemimpin yang punya kemampuan mendampingi Pak Anies yang konsepnya gubernur, orang yang kerja," tambah Asraf.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil. Ia menegaskan pihaknya tak akan memilih dua cawagub yang diajukan PKS saat ini. Nama politikus PKS DKI kembali disebut.

"Kenapa PKS harus memaksakan kader ini seolah-olah PKS tak mempunyai kader selain dua orang ini, nggak ada Triwisaksana, Suhaimi, nggak ada Selamat Nurdin, bahkan yang dari DPP bisa diturunkan. Kan bisa banyak yang paham Jakarta. Kenapa harus dipaksakan harus dua orang ini. Jadi ini yang justru jadi tanda tanya besar. Jadi kasihan kita masyarakat Jakarta ketika PKS yang ngotot memaksakan ini dikasih bulet-bulet saja, nggak usah Gerindra fit and proper test," kata Veri.

Dia menilai dua kandidat dari PKS ini tak memahami permasalahan yang ada di Jakarta. Veri lantas mempertanyakan perdebatan PKS yang tak mau mengikuti fit and proper test bersama Gerindra.

"Tempo hari ketika salah satu kandidat menyampaikan bahwa persoalan utama Jakarta bukan banjir dan macet, saya akan marah juga dan yakin seyakinnya kami dari Hanura nggak akan memilih dua orang ini," tegasnya.

Permasalahan PKS untuk mengajukan calonnya untuk mengisi posisi Wagub DKI semakin terganjal dengan adanya penolakan ini. Hal tersebut lantaran memang diperlukan dukungan dari fraksi-fraksi di DPRD untuk bisa menggolkan nama pengganti Sandiaga.

Berdasarkan aturan, memang partai-partai pengusung Anies-Sandiaga yang berhak mengajukan nama, dalam hal ini PKS dan Gerindra. Setelah disampaikan ke Anies sebagai gubernur, nama tersebut akan dibawa ke DPRD DKI untuk diparipurnakan. DPRD bisa menerima atau menolak nama yang disampaikan tersebut.

Sementara itu partai oposisi lainnya, PDIP memilih tak mau ikut campur dalam konflik PKS dan Gerindra. Fraksi PDIP DPRD DKI hanya meminta agar nama pengganti Sandiaga Uno segera diberikan ke DPRD untuk segera dipilih sehingga Anies tak lagi bekerja sendiri.

"Soal penilaian DPRD kaitan dua sosok ini, saya katakan Fraksi PDIP nggak akan mengomentari dua nama itu sepanjang dua nama itu belum masuk ke DPRD," tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (**H)

Sumber: detikNews