SeRiau - Palestina merasa kecewa dengan sikap pemerintah Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Mereka menyatakan sikap itu merupakan tindakan tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum internasional.

Pejabat senior sekaligus Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat menganggap rencana Negeri Kanguru membuka kantor perdagangan Israel-Australia di Yerusalem barat melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Sejak awal, kami melihat keputusan pemerintah Australia untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel sebgai suatu manuver politik picik yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan perdamaian serta keamanan dunia," ucap Erekat melalui pernyataan seperti dikutip AFP, Senin (17/12).

"Seluruh wilayah Yerusalem tetap menjadi masalah yang perlu dinegosiasikan, sementara wilayah Yerusalem Timur, di bawah hukum internasional, merupakan bagian integral dari wilayah Palestina," sambung Erekat.

Perdana Menteri Scott Morrison berkeras menyatakan Australia secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel pada Sabtu (15/12) pekan lalu. Namun, Morrison mengatakan Australia belum akan memindahkan kantor kedutaannya untuk Israel dari Tel Aviv ke kota tersebut.

Morrison sudah mengutarakan pertimbangan negaranya untuk relokasi kedutaan besar ini sejak Oktober lalu.

Kala itu, Morrison mengatakan bahwa pertimbangan ini muncul lantaran proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai karena kedua negara memperebutkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka kelak.

Rapat Darurat

Kepala Perwakilan Palestina untuk Australia, Izzat Salah Abdulhadi, mengatakan perwakilan negara Arab akan menggelar rapat darurat di Kairo, Mesir, pada Selasa (18/12) besok, untuk merespons langkah Australia.

Abdulhadi memaparkan hal itu akan menjadi salah satu isu yang didiskusikan dalam rapat yang digagas Palestina tersebut.

"Kami akan menunggu hasil diskusi besik. Tapi pastinya, akan ada kecaman (terkait langkah Australia)," ucap Abdulhadi seperti dikutip The Guardian.

Abdulhadi memaparkan pihaknya belum berkonsultasi dengan pemerintahan Morrison pasca-pengumuman Australia Satu pekan lalu.

Dia mengaku bahwa pemerintahan Morrison sangat mendadak memberitahu pihaknya terkait keputusan kontroversial itu.

"Keputusan dibuat sangat cepat, Saya menyadari bahwa saya tidak memiliki kesempatan berdiskusi dengan mereka karena sudah terlambat," ucap Abdulhadi.

"Kami sangat kecewa, kontribusi kami seharusnya penting untuk dipertimbangkan dalam konsultasi akhir (Australia), kami adalah pihak yang terlibat langsung masalah ini tetapi kami tidak diajak berunding," ujar Abdulhadi. (**H)

Sumber: CNN Indonesia