SeRiau - Dalam langkah bersejarah, Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan resolusi untuk mengakhiri dukungan militer AS terhadap koalisi pimpinan Arab Saudi dalam konflik Yaman. Keputusan ini menentang tekad pemerintahan Presiden AS Donald Trumpuntuk mempertahankan dukungan bagi Saudi dalam konflik Yaman. 

Diketahui bahwa pemerintahan Trump bertekad tetap mendukung Saudi, sekutu dekat AS, dalam operasi militernya melawan pemberontak Houthi, yang disebut didukung Iran, di Yaman. Pemerintah Trump berargumen bahwa dukungan itu penting untuk menangkal pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. 

Para pejabat pemerintahan AS juga memandang dukungan Saudi sebagai bagian terpenting bagi rencana perdamaian Israel-Palestina yang belum diungkap ke publik oleh pemerintahan Trump. Mereka menyatakan jika dukungan AS untuk Saudi diakhiri akan memperumit perundingan damai untuk konflik Yaman. 

Namun seperti dilansir Reuters dan kantor berita Anadolu Agency, Jumat (14/12/2018), dalam voting yang digelar Senat AS pada Kamis (13/12) waktu setempat, sebanyak 56 suara Senator mendukung resolusi untuk mengakhiri dukungan militer AS terhadap operasi Saudi di Yaman.

Sebanyak 41 suara Senator lainnya menolak resolusi itu. Voting resolusi soal konflik Yaman ini digelar pada hari yang sama dengan voting untuk kasus pembunuhan wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Resolusi yang menyatakan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi itu juga menentang sikap Trump dan pemerintahannya. 

Resolusi yang juga disebut sebagai rancangan undang-undang (RUU) itu diajukan Senator Vermont Bernie Sanders dan Senator Utah Mike Lee. Sanders merupakan Senator independen namun membentuk kaukus dengan Senator Demokrat, sedangkan Lee berasal dari Partai Republik yang menaungi Trump. 

"AS tidak akan berpartisipasi lagi dalam intervensi pimpinan Saudi di Yaman yang telah memicu krisis kemanusiaan terparah di Bumi," sebut Sanders di hadapan para Senator AS pada Kamis (13/12) waktu setempat.

"Hari ini kita memberitahu rezim zalim di Arab Saudi bahwa kita tidak akan menjadi bagian dari adventurisme militer mereka," tegasnya.

Resolusi ini perlu diloloskan di tingkat Senat dan House of Representatives (HOR) atau DPR AS agar bisa diteruskan ke meja Trump. Kendati demikian, kecil kemungkinan bagi Trump untuk menandatangani resolusi ini menjadi sebuah undang-undang. 

Terlepas dari itu, diketahui bahwa ini merupakan pertama kalinya salah satu kamar dalam Kongres AS mendukung resolusi untuk menarik pasukan AS dari keterlibatan militer di bawah War Powers Act atau Undang-undang Kekuatan Perang. Undang-undang yang diberlakukan sejak tahun 1973 itu membatasi wewenang Presiden AS untuk menempatkan pasukan militer AS ke zona konflik tanpa persetujuan Kongres AS. 

Resolusi itu sempat mendapat perlawanan sengit dari sejumlah Senator top Republikan, termasuk Ketua Mayoritas Mitch McConnel yang menyebut resolusi itu terlalu jauh dan menyarankan agar anggota Kongres AS tidak 'memancing perkelahian' dengan level eksekutif. Namun faktanya tujuh Senator dari Partai Republik yang menaungi Trump bergabung dengan para Senator Demokrat untuk mendukung resolusi itu. 

Diketahui bahwa Senat AS juga telah meloloskan amandemen untuk resolusi yang melarang pengisian ulang bahan bakar untuk pesawat-pesawat bukan milik AS dalam konflik Yaman. (**H)

Sumber: detikNews