SeRiau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengeluarkan dana kelurahan tahun 2019. Dana tersebut akan dialokasikan melalui anggaran dana desa sebesar Rp 3 triliun. Namun kebijakan tersebut dianggap politis, karena dikeluarkan saat momen Pilpres 2019.

Menanggapi hal itu, Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta, semua pihak berhenti berpolemik terhadap rencana dana kelurahan itu. Sebab, kata dia, dana tersebut memang untuk penguatan dan pemerataan pembangunan di daerah.

"Banyak juga kelurahan yang di kota-kota yang masih butuh perhatian khusus. Pastinya dana kelurahan itu yang untuk rakyat, yang untung masyarakat, jadi analisanya enggak usah terlalu panjang, dialognya enggak usah dibangun dengan terlalu nyinyir," kata Arteria saat dihubungi, Senin (22/10).

Menurutnya, dana kelurahan juga tidak menguntungkan bagi Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Karena, dana kelurahan disalurkan tanpa ada embel-embel Jokowi.

"Seandainya berhasil rakyat tahunya lurahnya hebat, walikotanya hebat, rakyat enggak tahu itu karena presidennya yang hebat, lantas bagaimana pula caranya kok sampai dikaitkan ke Pilpres? Ke Pak Jokowi? Wong Walikotanya saja belum tentu walikotanya berasal dari partai pengusung Pak Jokowi," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR ini menilai wajar jika setiap kebijakan pemerintah kerap dihubung-hubungkan dengan Pilpres 2019. Meski begitu, dia berharap politik dalam pesta demokrasi bisa adil serta melalui tahapan adu gagasan serta adu program.

"Ya saat ini memang tahun politik, tahun rakyat berpesta demokrasi, bukan berperang dengan alasan demokrasi. Harusnya kita semua adu konsep, adu ide, adu gagasan dan adu program. Bukan membangun prasangka, yang jauh dari nalar dan logika," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama tahun 2018. Bahkan ikut mendorong perputaran uang di desa. Presiden Joko Widodomengatakan, pemerintah tidak menghabiskan uang, namun memainkan uang tepat sasaran.

Jokowi menyatakan bahwa pembangunan sarana perputaran dana dapat digunakan untuk meningkatkan masyarakat desa. Di depan kepala desa dan lurah se-Indonesia, Jokowi menjanjikan akan menyediakan dana operasional.

"Untuk menyejahterakan ekonomi kerakyatan dalam pedesaan, pemerintah juga akan menggarisbawahi dana operasional desa dan kelurahan se-Indonesia untuk korban titik ekonomi baru," kata Presiden saat ini Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10). (**H)

Sumber: Merdeka.com