SeRiau - Ketua DPP Bidang Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari menilai kebijakan pemerintah Joko Widodo yang membatalkan kenaikan harga BBM jenis Premium beberapa waktu lalu tak lain karena kepentingan politis. 

Menurut Imelda, pembatalan kenaikan harga BBM jenis Premium itu dilakukan karena kepentingan Joko Widodo menghadapi pemilihan presiden dan calon wakil presiden di Pemilu mendatang.

"Saya melihatnya mungkin karena mau menghadapi Pemilu. Kalau memang alasannya hanya mau menghadapi Pemilu kemudian di sisi popularitas elektabilitas, saya kira agak kurang wise (bijaksana)," kata Imelda usai menghadiri acara diskusi bertajuk "BBM & Situasi Kita" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 13 Oktober 2018.

Indikasi itu lanjut Imelda dapat dilihat ketika Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya sudah mengumumkan rencana kenaikan harga BBM jenis Premium pada tanggal 10 Oktober 2018 lalu. Selang beberapa jam kemudian rencana kenaikan harga BBM jenis premium itu ditunda sampai pada waktu yang belum ditetapkan.

"Dari sisi komunikasi, apa yang disampaikan oleh Menteri ESDM dan kemudian diralat lagi oleh Menteri lainnya menurut saya itu ada miskomunikasi," ujarnya.

Lebih jauh ia katakan, penundaan kenaikan harga BBM itu akan berdampak pada neraca perdagangan Pertamina. Hal itu terjadi karena saat ini harga minyak mentah dunia sudah mencapai US$85 per barel. Di sisi lain, lanjut Imelda, nilai tukar Rupiah terhadap US$ hari ini sudah tembus di angka Rp15.200 per US$. Sementara asumsi APBN 2018 untuk Rupiah masih Rp14.500 per US$. 

"Kita lihat kalau beban ini hanya diberikan kepada Pertamina, beban utang Pertamina juga cukup besar kemudian untuk menyubsidi Premium itu dimasukkan kepada Pertamina itu menurut saya kurang firm untuk mengurangi beban pada APBN," katanya. (**H)

Sumber: VIVA