SeRiau - Ketua Asosiasi Umat Buddha di China, Xuecheng, mengundurkan diri dari jabatannya di tengah mencuatnya skandal seks yang menyeretnya. Dia sedang diselidiki atas tuduhan memaksa sejumlah biksuni untuk berhubungan seks dengannya. 

Seperti dilansir AFP, Rabu (15/8/2018), Xuecheng yang anggota Partai Komunis China dan Kepala Biara Longquan Beijing ini merupakan salah satu tokoh paling terkenal yang menghadapi tudingan kekerasan seksual, di tengah meluasnya pergerakan #MeToo di China.

Dalam laporan setebal 95 halaman yang beredar luas secara online bulan lalu, dua biksu setempat menuding Xuecheng mengirimkan pesan singkat bernada vulgar kepada setidaknya enam wanita. Dalam pesan itu, Xuecheng mengancam atau membujuk wanita-wanita yang merupakan biksuni itu, untuk berhubungan intim dengannya. Laporan itu menyebut empat biksu wanita menuruti kemauan Xuecheng itu.

Dua biksu yang tidak disebut namanya itu, diketahui telah keluar dari biara yang dipimpin Xuecheng.

Otoritas keagamaan China meluncurkan penyelidikan setelah tudingan terhadap Xuecheng itu muncul ke publik. Pada Rabu (15/8) waktu setempat, Xuecheng mengumumkan pengunduran dirinya dalam rapat Asosiasi Umat Buddha China.

"Dewan menerima pengunduran diri Xuecheng sebagai Presiden Asosiasi Umat Buddha China," demikian pernyataan Asosiasi Umat Buddha China via situs resminya. 

Pernyataan itu tidak menyebut lebih lanjut alasan pengunduran diri Xuecheng, juga tidak membahas soal skandal yang tengah menjeratnya. Pernyataan yang sama juga diposting oleh Lembaga Negara untuk Urusan Keagamaan, yang mengawasi aktivitas keagamaan di China.

Xuecheng yang tergolong sosok sangat terkenal di China ini, memiliki jutaan pengikut di media sosial. Namun akun media sosial miliknya sudah sejak 1 Agustus tidak aktif. Postingan terakhirnya adalah soal bantahan terhadap tudingan kekerasan seksual.

Kepada publik via media sosial, salah satu biksu yang mengungkap laporan penyelidikan internal itu, mengaku dirinya terpaksa mengungkap semuanya ke publik setelah para korban diabaikan oleh otoritas setempat, yang menyatakan mereka tidak bisa menyelidiki kasus ini. 

Laporan dan postingan soal skandal ini di media sosial telah dihapus atau disensor oleh otoritas China.

Diketahui bahwa tidak ada definisi hukum yang jelas untuk tindak pelecehan seksual di China. Tidak ada juga aturan nasional soal bagaimana menangani kasus-kasus kekerasan seksual di sekolah-sekolah dan tempat kerja. (**H)

Sumber: detikNews