SeRiau - Recepip Erdogan (64) resmi dilantik sebagai Presiden Turki pada Senin (9/7) sore pukul 16.00 waktu setempat. Mengutip dari Reuters, saat pidato sumpah jabatan, Edorgan menyebut akan meninggalkan sistem lama yang telah merugikan negaranya secara politik maupun ekonomi. 

"Kita, sebagai orang Turki, hari ini sedang membuat sebuah awal yang baru. Kita akan meninggalkan sistem yang telah merugikan negara di masa lalu dan menimbulkan kekacauan dalam politik dan ekonomi," ujar Edorgan pada Senin (9/7) di Istana Kepresidenan Ankara, Turki. 

Edorgan menyebut kekuatan eksekutif kepresidenan yang baru, sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjamin keamanan setelah kegagalan kudeta militer tahun 2016 serta menjaga Turki dari konflik di perbatasan selatan Suriah dan Irak. 

"Kita mulai membangun sistem ini dan menggunakan kesempatan ini untuk menciptakan parlemen yang kuat, pemerintah yang kuat dan Turki yang kuat," lanjutnya.

Kini, jabatan Perdana Menteri dihapuskan. Presiden berhak memilih anggota kabinetnya sendiri untuk mengatur kementerian dan memecat pegawai negeri tanpa persetujuan parlemen. 

Penetapan sistem presidensial baru, sama saja menandai perombakkan tata pemerintahan Turki secara besar-besaran sejak republik ini didirikan sejak runtuhnya Kekaisaran Ottoman hampir seabad yang lalu. 

Selanjutnya, Edorgan akan mengumumkan kabinet barunya segera. Ia juga bertekad untuk mengurangi jumlah menterinya yang semula 20 orang menjadi 16 orang dengan harapan formasi baru tersebut bisa lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Para pendukung Erdogan melihat perubahan ini sebagai sebuah imbalan bagi sang pemimpin yang telah menempatkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat, memperjuangkan kelas pekerja yang taat beragama serta mengawasi pertumbuhan ekonomi selama belasan tahun. 

Sedangkan pihak oposisi menyebut langkah ini sebagai suatu kemunduran bagi pemerintah dan menuduh Erdogan merusak institusi yang didirikan oleh para pendiri Turki modern, Mustafa Kemal Ataturk, juga menjauhkan dari nilai-nilai demokrasi. (**H)

Sumber: kumparanNEWS