SeRiau - Pemerintah Turki memecat lebih dari 18.000 anggota tentara, polisi, akademisi, serta pegawai negeri, menjelang dua tahun peristiwa percobaan kudeta yang gagal pada 2016 silam.

Keputusan ini menyusul kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilihan presiden bulan lalu dan menjelang pengambilan sumpahnya sebagai presiden pada Senin (9/7/2018)

Langkah pembersihan yang diumumkan pada Minggu (8/7/2018) ini merupakan yang terbaru, setelah upaya kudeta militer yang gagal dua tahun silam.

Laporan-laporan yang dilansir media Turki menyebutkan kebijakan tersebut menjadi gelombang pemecatan yang terakhir.

Keterangan resmi pemerintah Turki menyebutkan 18.632 orang telah dipecat, termasuk 8.998 anggota polisi serta 6.152 personil militer.

Selain itu, ada 199 akademisi yang dipecat dari berbagai universitas di seluruh negara itu.

Menurut Kantor HAM Amerika Serikat pada Maret lalu, ejauh ini otoritas Turki telah memecat sekitar 160.000 pegawai negeri sipil semenjak upaya kudeta militer yang gagal.

Di antara mereka ada yang ditahan. Sementara, ada lebih dari 50.000 sudah diadili dan saat ini mendekam di penjara.

Seperti dilaporkan Reuters, tindakan Turki yang disebut sebagai upaya pemberangusan terhadap kelompok opoisisi ini telah mengundang kritikan dari negara-negara Barat.

Mereka menuduh Erdogan menggunakan peristiwa kudeta militer yang gagal itu sebagai dalih untuk memberangus kelompok oposisi.

Dalam berbagai kesempatan, Erdogan menyatakan tindakan itu diambil untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan nasional. (**H)

Sumber: KOMPAS.com