SeRiau - Duta besar Israel untuk UNESCO menyampaikan usul terhadap keputusan negaranya yang mundur dari keanggotaan badan PBB untuk urusan pendidikan, keilmuan dan kebudayaan tersebut.

Duta besar Israel, Carmel Shama-Hacohen, mengatakan pada Rabu (27/6/2018), telah ada perubahan dalam organisasi yang bermarkas di Paris itu, setelah terpilihnya ketua baru, Audrey Azoulay, akhir tahun lalu.

"Saya ingin merekomendasikan kepada kementerian dan pemerintahan saya untuk setidaknya mempertimbangkan kembali keputusan (keluar dari UNESCO) tersebut."

"Mungkin bisa dengan menunda waktu keluar untuk satu tahun atau semacamnya," kata Shama dilansir The New Arab.

Pernyataan Shama tersebut menyusul pejabat Israel, Palestina, dan Yordania yang mengadopsi perubahan keputusan UNESCO tahun lalu soal situs yang terancam di Kota Tua Jerusalem dan Hebron di Tepi Barat.

Resolusi baru itu, yang diterapkan melalui konsensus yang jarang, mempertahankan dua situs dalam daftarnya namun menghapus kalimat yang dianggap agresif oleh Israel.

Pertama, yakni kalimat yang menyebut Israel sebagai kekuatan kependudukan di kota Yerusalem.

Kedua adalah pernyataan yang menyebut Kota Tua Hebron di Tepi Barat sebagai situs warisan dunia Palestina.

"Ada semangat baru di bawah kepemimpinan Azoulay. Kami belum menemukan satu pun resolusi anti-Israel di UNESCO dalam setahun terakhir," kata Shama.

Azoulay menyambut konsensus yang disebutnya sebagai situasi yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang berseteru itu.

"Diharapkan periode dengan sedikit ketegangan ini akan membuka peluang lebih banyak pekerjaan UNESCO untuk dijalankan," kata dia.

Sebelumnya, Israel bersama dengan AS, telah mengumumkan untuk mundur dari UNESCO pada Oktober 2017 lalu.

Keputusan itu diambil Pemerintah Israel hanya berselang beberapa jam setelah AS yang lebih dulu mengumumkan pengunduran dirinya dari UNESCO.

AS menyatakan keluar dari keanggotaan UNESCO lantaran menilai bahwa lembaga itu telah "anti terhadap Israel".

Berdasarkan peraturan UNESCO, maka pengunduran diri AS dan juga Israel itu akan berlaku efektif mulai Desember 2018 mendatang. (**H)

Sumber: KOMPAS.com