SeRiau - Posisi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019 menjadi rebutan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, mengatakan bahwa sebaiknya Joko Widodo hati-hati dalam memperhitungkan pendampingnya.

Hanta menyebut secara spesifik bahwa tokoh dari ketua partai yang justru akan menyulitkan Jokowi melangkah menuju Pilpres 2019. Memilih ketua umum partai akan berdampak buruk bagi soliditas partai pendukung. "Jangan ketua umum partai. Kalau ketua umum partai itu akan merusak konsolidasi dan soliditas koalisi," ujar Hanta Yuda di Hotel Sari Pan Pasific, Sabtu (23/6).

Yuda menumbuhkan langkah tersebut belum tentu diamini oleh PDIP. Tokoh ketua umum partai akan sangat mungkin menjadi pesaing kuat bagi PDIP untuk kembali menduduki kursi RI 1 di tahun 2024.

"Nah, karena itu bisa orang partai tapi dia tidak ketum agar tidak terasosiasi kuat untuk efek ekor jas itu loh perebutan antar partai. Jadi sebaiknya orang non-partai atau orang partai yang bukan ketum. Tapi dia punya modalitas elektoral," ucap Hanta Yuda.

Hanta tidak mempermasalahkan jika Jokowi ingin memilih anggota dari partai pendukung. Namun, Jokowi tetap harus memperhitungkan modal elektabilitas yang dibawa calon tersebut.

"Kalau cawapresnya Pak Jokowi, kriterianya menurut saya berdasarkan analisis itu harus mempunyai modalitas elektabilitas. Karena Pak Jokowi meskipun kuat secara elektabilitas, Pak Jokowi belum aman secara elektoral. Karena itu Pak Jokowi membutuhkan figur yang mempunyai elektabilitas tinggi secara nama," tuturnya.

Tak hanya memiliki elektabilitas yang baik, Hanta pun menambahkan bahwa calon pendamping Jokowi juga harus memiliki tingkat kecocokan yang baik dengan Jokowi, baik secara sistem bekerja ataupun pribadi. Sehingga nantinya keduanya dapat saling melengkapi. 

"Punya pengalaman yang cukup kuat untuk melengkapi Pak Jokowi. Selain yang keempat adalah kecocokan secara figur ya," kata Hanta.

Parpol pendukung Jokowi ramai-ramai menyorongkan ketua umumnya untuk mendampingi Jokowi. Partai Kebangkitan Bangsa mendorong ketua umumnya, Muhaimin Iskandar. Sementara Golkar sama percaya dirinya dengan sang ketum Airlangga Hartarto. (**H)

Sumber: kumparanNEWS