SeRiau - Komisioner Tinggi urusan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zeid Raad Al Hussein, mempertanyakan undangan dari pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Papua yang hingga kini belum terwujud.

"Di Indonesia, saya khawatir meski ada hubungan positif dengan otoritas, undangan pemerintah untuk kantor saya mengunjungi Papua, yang diberikan saat saya berkunjung pada Februari lalu, belum terpenuhi," ujar Hussein dalam pernyataan pembukaannya di pertemuan Dewan HAM PBB, seperti dilansir situs resmi OHCHR, Senin (18/6).

Undangan itu memang diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat Zeid berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari lalu.

"Dalam pembahasan selama dua hari terakhir dengan Presiden, pemerintah Indonesia telah mengundang kami untuk mengunjungi Papua. Karena itu kami akan mengirim misi ke sana," ujar Zeid dalam jumpa pers di kantor perwakilan PBB di Jakarta kala itu.

Namun saat itu, Zeid belum bisa menjelaskan rincian rencana tersebut karena masih harus dikoordinasikan lebih lanjut.

"Saya menginginkan rencana ini bisa sesegera mungkin, tapi kami belum bisa katakan kapan jelasnya karena hal ini tidak bisa diputuskan sendiri, harus bersama badan PBB lainnya dan pemerintah RI juga," tuturnya saat itu.

Hingga saat ini, Duta Besar RI untuk PBB, Hasan Kleib, belum menjawab permintaan klarifikasi dari CNNIndonesia.com.

Selain Indonesia, Zeid juga menyoroti kasus dari berbagai negara lain dalam pertemuan Dewan HAM PBB tersebut. Ia memaparkan 15 negara yang belum mengizinkan misi HAM PBB masuk meski sudah ada permintaan.

"Hampir 40 negara tak menerima kunjungan Utusan Khusus selama lima tahun belakangan meski sudah ada permintaan. Di antara mereka, ada 15 negara yang sudah menerima lebih dari lima permintaan: Bahrain, Belarusia, Bolivia, Kolombia, Kongo, Mesir, Ethiopia, Iran, Jamaika, Nicaragua, Pakistan, Turkmenistan, Uganda, Yaman, dan Zimbabwe," katanya. (has)

(sumber CNN Indonesia)