SeRiau - PDIP menuding Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, bermuatan politis. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap OTT KPK menyasar calon kepala daerah yang mempunyai elektabilitas tinggi.

Menanggapi hal itu, koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik Donal Fariz,menilai tuduhan itu tidak tepat, karena KPK dalam melakukan OTT ataupun menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 

"Tudingan ini tidak akan berarti apa-apa, sebab selama ini KPK selalu ketat dengan alat bukti jika berkaitan dengan OTT. Sehingga KPK tidak asal tangkap, apalagi mengaitkannya dengan perkara elektabilitas," tutur Donal melalui pesan singkat, Senin (11/6). 

"Penangkapan atau OTT tidak mengenal elektabilitas, dia hanya mengenal dua alat bukti yang cukup," tegasnya.

Donal meminta agar PDIP tidak mengaitkan perkara hukum dengan politik, karena keduanya berbeda konteks. Ia menyarankan lebih baik PDIP terus mengingatkan kadernya agar tidak melakukan korupsi seperti kader-kader PDIP yang lain. 

"Daripada melemparkan tudingan politik, lebih baik PDIP fokus memikirkan pencegahan korupsi di internal partai-nya," ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut. 

Sebelumnya, tiga kepala daerah yang merupakan kader PDIP ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi. Ketiganya yaitu Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar.

Penetapan tersangka atas dasar OTT itu menuai reaksi keras dari PDIP, salah satunya dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Hasto menilai kadernya memiliki elektabilitas tinggi. 

"Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar. Samanhudi misalnya, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92%," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6). (**H)

Sumber: kumparanNEWS