SeRiau - Proses negosiasi polisi dengan napi teroris di Rutan Mako Brimob dinilai hanya membuang waktu. Dalam situasi ini, disarankan TNI turun untuk berhadapan dengan teroris.

"Harus ditangani militer, (TNI) harus masuk," kata pengamat Al-Chaidar saat berbincang dengan detikcom, Rabu (9/5/2018).

Polri sebenarnya punya tim khusus yang menangani teroris yakni Densus 88 Anti Teror. Namun, menurut Al-Chaidar dalam situasi ini diperlukan aparat yang siap tempur.

"Karena polisi tidak mempunyai kemampuan tempur, (sementara) Densus hanya punya kemampuan menangkap dan menyergap, bukan kemampuan tempur," imbuhnya.

Negosiasi, sejauh ini, belum ada hasil yang bisa disampaikan ke publik. Al-Chaidar memperkirakan Polri akhirnya akan mengambil tindakan terakhir yakni menggempur teroris di dalam Rutan Mako Brimob.

"Saya kira pilihan itu yang akan dipilih polisi, karena cuma itu yang terlihat. Daripada buying time yang akan memperluas kesempatan mereka (teroris) untuk semakin menguasai Rutan," ungkapnya.

Upaya terakhir ini memang sangat berisiko. Sebab, bukan hanya ada napi teroris di dalam, tetapi ada tahanan lain dan kemungkinan anggota polisi lainnya yang bisa menambah daftar sandera.

"Sangat berisiko, (karena) para sandera kemungkinan dibunuh," ujarnya.

Di sisi lain, negosiasi teroris juga dinilai tidak akan berhasil. Sebab, para teroris memiliki kemampuan militer dan mereka siap mati. 

"Karena mereka (teroris) terlatih secara militer, sementara Polri tidak terlatih untuk bertempur, walaupun berbeda situasi dan amunisi mereka (teroris) mungkin tidak lebih banyak. Kemungkinan mereka fatalis, siap mati semua. Kalaupun ada negosiasi untuk konsumsi," tuturnya. (**H)

Sumber: detikNews