KARIMUN, SeRiau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merasa tidak dilayani sepenuh hati dan dipersulit oleh pemerintah dalam segala hal, agar dapat mengadukan secara online, dengan mengakses situs lapor.go.id. "Buang jauh-jauh cara tradisonal itu, tidak boleh mentang-mentang sudah jadi kepala SKPD lalu orang mau menghadap kok jadi susah. Kalau ada PNS yang macam gini tolong lapor. Saya sudah buka 24 jam aksesnya untuk dapat melaporkan. Namanya adalah Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Ini perintah dari Presiden dan sudah dipindahkan ke Kemenpan RB. Kalau ada yang punya komputer ketik saja situs lapor.go.id. Bapak ibu boleh mengakses dari situ. Semua keluhan masukkan saja pasti Menpan tahu, mau dari pelosok Papua sana sampai Aceh, kalau ada PNS yang macam-macam tolong lapor," ucap Asman Abnur saat bertandang ke Kabupaten Karimun, Rabu (12/10). Maka dari itu kata Asman, kedepan tidak boleh lagi ada PNS yang merasa sebagai penguasa. Kemudian PNS kedepan harus punya rasa enterpreneur, orang enterpreneur itu pastinya tidak mau kalah dan punya keinginan untuk maju. Jangan hanya sampai dikantor jam 07.00 dikarenakan ada absen ekeltronik yang dipasang. PNS yang datang ngantor itu haruslah dikarenakan pekerjaannya memang banyak. Dia juga menegaskan agar para PNS tidak boleh kehilangan akal dan harus punya inovasi. Harus banyak ide dan jangan tergantung Bupati. Karena SKPD sudah diberikan mandat oleh Bupati untuk memiliki inovasi yang baik. "Maka dari itu kepada Bupati Karimun saya berpesan betul, kalau SKPD nya tidak benar ganti saja tidak apa-apa. Kemudian tidak boleh lagi PNS ke BKD bawa map mau naik pangkat, mau pendidikan, kadang-kadang mau nyelip kedepan biar naik pangkat, tidak boleh lagi seperti itu. PNS harus diurus betul oleh BKD, kalau BKD ada yang macam-macam tolong dikasi tahu kesaya. Ini amanah, saya harus memeprbaiki ini semua, PNS haru sprofesional kedepan, kapan dia mau naik pangkat, kapan dia mau pendidikan, kapan dia mau naik pangkat lagi, kedepan harus jelas. Saya sudah bilang ke BKN tidak boleh lai ada SKPD daerah datang ke BKN urusi anak buahnya mau naik pangkat. Tidak boleh, sekarang sudah sistim IT semua," tegasnya. Dia juga mewanti-wanti kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak boleh lagi main-main dengan perizinan. Harapnnya adalah semoga dua sampai tiga tahun kedepan seluruh Indonesia sudah menjadi pelayan yang baik di pemerintahan saat ini. Asman mengaku telah memiliki komitmen bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun, bahwa seluruh Kabupaten Kota se Provinsi Kepri harus mampu menjadi contoh nasional. Tidak ada lagi urusan pakai tulis menulis, karena saat ini tinggal memencet tombol saja. Kemudian setiap uang yang diambil untuk salah satu keperluan belanja harus terukur hasilnya. "Misalnya Bupati memberikan bibit ikan, nanti berapa anggarannya satu tahun, kira-kira Rp2 Miliar, nanti kita hitung nelayan yang dapat bantuan, apakah naik tidak pendapatan nelayan. Kalau tidak berarti ada yang bocor. Termasuk kepada anggota DPRD, anggaran itu adalah hak rakyat, saya juga dulu dari anggota dewan. Saya juga akan turun mengawasi," ucap Asman. Dia juga mengajak seluruh ASN agar memperbaiki pemerintahan sekarang ini. Jangan ada lagi yang main-main dengan perizinan. Kerjakan apa yang menjadi kewajiban pegawai, laksanakan apa yang menjadi tanggungjawab. "Kalau ada retribusi bayarkan melalui Bank, tidak boleh lagi pakai dana tunai atau cash. Nanti bukti pembayaran saja bawa kesana. Ini sudah ada bukti di Kementerian Perhubungan. Masih banyak lagi yang akan disidak. Mudah-mudahan selama saya menjabat di Menpan RB ada perubahan yang terjadi di PNS, karena PNS adalah motor negara. Sehebat apapun pimpinannya kalau motornya atau mesinnya tidak jalan, seperti kapal yang bagus tapi mesin macet, kira-kira jalan tidak. Ini yang perlu diperbaiki," ucap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Disamping ancaman bagi para pegawai, Asman juga tengah memperjuangkan hak pagi para pegawai negeri. Seperti contoh bahwa gaji pegawai negeri tidak boleh lagi rencah dan harus naik. PNS tidak boleh lagi kalah Dengan swasta. Tapi tentu ada konsekwensi dengan kerja juga harus bertambah. "Saya juga berpesan kepada Bupati, jangan sembarangan mau usulkan orang sebagai PNS. Mentang-mentang keponakan main usulkan, ada adik diusulkan jadi PNS. tidak boleh lagi seperti itu. Harus yang punya kemampuan dan skil atau keahlian baru bisa jadi PNS, kalau PNS bisa kalahkan swasta insyaallah negeri kita akan maju," katanya. Apa yang disampaikan tersebut menurut Asman karena merasakan pengalaman pribadinya saat akan mengurus surat menyurat atau perizinan di pemerintahan.  "Selama ini saya merasakan sulitnya berurusan dengan birokrasi, sulitnya kalau mau menghadap pejabat, sulitnya kalau mau urus izin, sulitnya mau urus akte kelahiran. Sebenarnya itu adalah hak rakyat, itu hak masyarakat, bukan haknya PNS," tutup Asman.(*)