SeRiau - Semakin banyak saja alasan warga Singapura untuk meninggalkan kendaraannya di rumah. Hal itu seiring keinginan pemerintah Singapura menghapuskan tempat parkir di gedung-gedung publik.

Tak cukup dengan menerapkan jalan berbayar, tarif parkir tinggi, dan menyetop pertumbuhan mobil, pemerintah Singapura juga ingin gedung parkir beralih fungsi untuk kebutuhan lainnya.

Dengan begitu, warga Singapura diharapkan berpikir keras saat ingin bepergian dengan kendaraannya.

Seperti diwartakan Straits Times, Selasa (6/3/2018), rancangan peraturan baru itu tengah disusun oleh Otoritas Transportasi Darat Singapura (LTA).

Kelak, LTA memiliki kewenangan luas untuk menentukan jumlah lahan parkir minimal dan maksimal yang diperbolehkan dalam suatu gedung,

Pembangunan ke depan memang dirancang semakin tak ramah kendaraan pribadi, selaras dengan konektivitas transportasi massal yang semakin meningkat.

Selain menggenjot angkutan publik, pemerintah Singapura juga mendorong warganya untuk berjalan kaki dan bersepeda.

Dalam catatan Kompas.com, anggaran sektor transportasi Singapura tahun ini melonjak sedikitnya 50 persen menjadi 13,7 miliar dollar Singapura.

Sebagai perbandingan, anggaran transportasi Negeri Merlion pada 2013 hanya sebesar 6 miliar dollar Singapura.

Kenaikan anggaran transportasi itu, antara lain dialokasikan untuk pembangunan jalur mass rapid transit (MRT) baru dan juga peningkatan layanan bus.

Kembali kepada aturan pembatasan tempat parkir di gedung, LTA mengatakan hal itu membuat pengembang properti lebih inovatif dalam konsep pemanfaatan ruang.

"Kebijakan itu juga mendorong terciptanya tempat parkir terpusat sehingga setiap pengembang properti tidak perlu menyediakan tempat parkir sendiri-sendiri," jelas LTA dalam pernyataan resminya.

Pengamat kebijakan publik Paul Barter mengatakan, tempat parkir terpusat adalah konsep bagus karena lebih efisien tempat.

"Setiap gedung juga memiliki kebutuhan parkir yang berbeda-beda sehingga lebih baik apabila disatukan," katanya.

Sekadar informasi, aturan baru perparkiran tersebut segera dibahas oleh parlemen Singapura paling lambat akhir bulan ini.
(Sumber Kompas.com)