Novanto-Narogong, 2 Pemain Kunci Kasus e-KTP yang Jadi Tersangka
Jakarta, SeRiau-
Tersangka kasus e-KTP, Setya Novanto sebelumnya sudah beberapa kali disebut sebagai pemain kunci di proyek ini. Selain Novanto, ada pemain kunci lain yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong yang sudah lebih dahulu jadi tersangka.
Peran Setya Novanto sedikit dibeberkan jaksa penuntut umum KPK dalam surat dakwaan untuk 2 terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Novanto disebut telah meminta jatah Rp 574 miliar bersama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Permintaan jatah itu dilakukan ketika DPR mulai membahas RAPBN tahun anggaran 2011 pada Juli-Agustus 2010. Saat itu, anggaran proyek e-KTP juga mulai dibahas.
Saat itu, Andi Narogong selaku pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengurusi proyek e-KTP, diduga mulai lebih intens bertemu dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin. Pembahasan anggaran itu pun mencapai konklusi dengan menggunakan uang negara sebesar Rp 5,9 triliun.
"Karena anggota DPR (Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin) tersebut dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II DPR menyetujui anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional," ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2017).
Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, mereka diduga bersepakat DPR akan menyetujui anggaran kurang-lebih Rp 5,9 triliun tersebut dengan pengawalan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam pembahasannya. Untuk itu, anggota Dewan meminta imbalan.
"Guna merealisasikan pemberian fee tersebut, Andi Agustinus alias Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin tentang rencana penggunaan anggaran KTP elektronik yang kurang-lebih senilai Rp 5,9 triliun," kata jaksa KPK.
Terdakwa kasus e-KTP yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Irman menyebut Novanto sebagai pemain kunci di kasus e-KTP. Novanto memegang kendali di kasus itu.
"Kan Andi ngomong, kuncinya bukan di Pak Burnap (almarhum Burhanudin Napitupulu, Ketua Komisi II DPR), tapi di Pak Setya Novanto, Ketua Fraksi Golkar. Pak Burnap berada di bawah kendali Pak Setya Novanto," kata Irman seperti tertuang dalam salinan berita acara pemeriksaan yang diperoleh detikX.
Saat sidang, Irman menyebut, Andi memberitahukan ke dirinya mengenai kunci anggaran proyek e-KTP bukan Komisi II, namun Setya Novanto. Novanto saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar.
Andi menyampaikan kepada saya 'tapi Pak Irman..', ini pak Sugiharto saksinya, 'kunci daripada anggaran ini proyek ini nanti bukannya Komisi II, SN," ujar Irman.
"Oleh karena itu Kalau berkenan saya harus pertemukan Pak Irman, Pak Sugiharto, dan SN. Itulah awal mula pertemuan di Gran Melia. Seminggu sebelum bertemu di Gran Melia," jelasnya. (Sumber : Detiknews.com)
Peran Setya Novanto sedikit dibeberkan jaksa penuntut umum KPK dalam surat dakwaan untuk 2 terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Novanto disebut telah meminta jatah Rp 574 miliar bersama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Permintaan jatah itu dilakukan ketika DPR mulai membahas RAPBN tahun anggaran 2011 pada Juli-Agustus 2010. Saat itu, anggaran proyek e-KTP juga mulai dibahas.
Saat itu, Andi Narogong selaku pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengurusi proyek e-KTP, diduga mulai lebih intens bertemu dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin. Pembahasan anggaran itu pun mencapai konklusi dengan menggunakan uang negara sebesar Rp 5,9 triliun.
"Karena anggota DPR (Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin) tersebut dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II DPR menyetujui anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional," ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2017).
Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, mereka diduga bersepakat DPR akan menyetujui anggaran kurang-lebih Rp 5,9 triliun tersebut dengan pengawalan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam pembahasannya. Untuk itu, anggota Dewan meminta imbalan.
"Guna merealisasikan pemberian fee tersebut, Andi Agustinus alias Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin tentang rencana penggunaan anggaran KTP elektronik yang kurang-lebih senilai Rp 5,9 triliun," kata jaksa KPK.
Terdakwa kasus e-KTP yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Irman menyebut Novanto sebagai pemain kunci di kasus e-KTP. Novanto memegang kendali di kasus itu.
"Kan Andi ngomong, kuncinya bukan di Pak Burnap (almarhum Burhanudin Napitupulu, Ketua Komisi II DPR), tapi di Pak Setya Novanto, Ketua Fraksi Golkar. Pak Burnap berada di bawah kendali Pak Setya Novanto," kata Irman seperti tertuang dalam salinan berita acara pemeriksaan yang diperoleh detikX.
Saat sidang, Irman menyebut, Andi memberitahukan ke dirinya mengenai kunci anggaran proyek e-KTP bukan Komisi II, namun Setya Novanto. Novanto saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar.
Andi menyampaikan kepada saya 'tapi Pak Irman..', ini pak Sugiharto saksinya, 'kunci daripada anggaran ini proyek ini nanti bukannya Komisi II, SN," ujar Irman.
"Oleh karena itu Kalau berkenan saya harus pertemukan Pak Irman, Pak Sugiharto, dan SN. Itulah awal mula pertemuan di Gran Melia. Seminggu sebelum bertemu di Gran Melia," jelasnya. (Sumber : Detiknews.com)
