Pekanbaru, SeRiau - APBD 2017 Provinsi Riau sudah disahkan, Senin (05/12) melalui rapat paripurna DPRD Riau dengan total Rp 10.459.138.647.548,20, Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 5.341.507.945.874,58 dan Belanja Langsung (BL) Rp 5.117.630.701.673,60. DPRD Riau menyebutkan kebijakan atau arah penggunaan anggaran sudah terjabar pada pencapaian visi dan misi RPJD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2014-2019, 'Terwuudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur'.
"Penggunaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 harus digunakan dalam rangka merealisasikan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau yang ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019. Dilihat makna dari visi dan misi Provinsi Riau ini sangat mulia, Pemprov harus bekerja keras untuk bisa menjadikan kenyataan dimana harus diawali dengan perencanaan yang baik dan penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran", jelas salah seorang Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Syamsurizal.
Disampaikan juga oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Riau ini, prioritas penggunaan anggaran sesuai misi adalah peningkatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, menurunkan kemiskinan, mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan berpolitik, pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa, memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan, meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata, meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.
Ditambahkan juga, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 5,3%-5,9% dan tema RKP tahun 2017 sesuai Permendagri No 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017 adalah memacu Pembangunan Infrasruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, sasaran pembangunan tahun 2017 adalah pertunbuhan ekonomi sebesr7,1%, pengangguran sebsar 5,0%-5,3%, angka kemiskinan sebesar 8,5%-9,5%, gini ratio (indeks) sebsr 0,38%, indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 75,7.
Hal senada juga diakui oleh Anggota Banggar DPRD Riau yang lain, Aherson saat dikonfimasi di tempat terpisah. Menurutnya, arah kebijakan penggunaan anggaran harus sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau Kapala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2014-2019 dan RKPD. "Untuk masalah Kesehatan dan Pendidikan sudah harus disesuaikan dengan Undang-Undang, yang lain sesuai visi dan misi pak Gubernur yang dicocokkan dengan kegiatan yang diusulkan," sebutnya sembari mengatakan kalau tidak justru akan jadi temuan.
Disebutkan juga oleh Ketua Komisi C DPRD Riau ini, dalam penggunaan atau arah kebijakan pembangunan yang dilakukan ada yang sifatnya wajib dan ada juga yang hanya sebagai pilihan. "Untuk 2017 pembangunan masih dalam pemantapan infrastruktur dan aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat", sebutnya memberikan penjelasan.
Jadi lebih jauh disampaikan juga oleh Politisi Demokrat dari Dapil Kabupaten Inhu-Kuansing ini, untuk itu yang jadi prioritas pembangunan 2017 mencakup meningkatkan pembangunan inftastruktur, meningkatkan pelayanan pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, menurunkan kemiskinan, mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpecaya serta pemantapan kehidupan berpolitik, pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa,memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan, meningkatkan perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata dan peningkatan peran swasta dalam pembangunan. (Ismet)
