GNPF: Jokowi Tunjuk Wiranto Selesaikan Kriminalisasi Ulama
Jakarta, SeRiau-
Presiden Joko Widodo disebut telah menunjuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto untuk menyelesaikan sejumlah kasus hukum yang menjerat tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan sejumlah aktivis.
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir mengatakan, penunjukkan Wiranto itu diketahui usai pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Joko Widodo, Minggu (25/6).
"Presiden menunjuk langsung, setelah ini ada komunikasi yang baik dan tak tersumbat melalui Menko Polhukam," kata Bachtiar saat Konferensi Pers GNPF-MUI di AQL Islamic Center Tebet, Jakarta, Selasa (27/6).
Menurut Bachtiar, setelah Jokowi mendengarkan pemaparan GNPF-MUI tentang dugaan kriminalisasi ulama, orang nomor satu di republik itu memerintahkan Wiranto untuk menjembatani penyelesaian kasus-kasus hukum tersebut.
Namun, Bachtiar belum mengetahui kapan Wiranto akan bertemu dengan GNPF-MUI untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan hukum yang menimpa ulama dan aktivis.
Bachtiar mengatakan, sejak awal Jokowi ingin membuka ruang dialog dengan komponen Aksi Bela Islam, yang dimotori ulama-ulama, termasuk dirinya dan Rizieq.
Namun, lantaran ada komunikasi yang tak berjalan baik, rencana tersebut baru bisa terealisasi saat lebaran.
Menurut Bachtiar, pada pertemuan tersebut, Jokowi mengakui pentingnya membuka dialog dengan sejumlah ulama. Bahkan Jokowi mengatakan sering melakukan pertemuan dengan ulama ketika melakukan kunjungan ke daerah-daerah.
"Presiden merasa sudah berdialog dengan ulama. Presiden bilang, 'yang berani menegur saya, menasihati saya ulama. Jadi saya perlu mendengarkan ulama'," ujar Bachtiar.
Dalam pertemuan dengan Jokowi kemarin menurutnya belum ada pembicaraan secara teknis rencana penyelesaian kasus-kasus yang menjerat aktivis dan ulama.
Bachtiar mengatakan, akan ada forum lanjutan untuk membicarakannya lewat para pembantu presiden.
Saat menerima jajaran pengurus GNPF-MUI, Jokowi didampingi Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Untuk kasus ini kami bicara dengan teknis terkait tidak dengan presiden. Sekali lagi saya tegaskan pertemuan bersifat makro selebihnya kami konsisten mengikuti proses hukum," ujar Bachtiar.
Jaga Keutuhan Bangsa
Bachtiar mengapresiasi Jokowi yang mau menerima perwakilan GNPF-MUI untuk mendengarkan aspirasi mengenai sejumlah kasus yang menimpa aktivis dan ulama.
Setidaknya ada pesan dari pertemuan tersebut, bahwa ruang dialog perlu dikedepankan dalam menyelesaikan kasus hukum Rizieq Shihab Cs tersebut.
"Kami ingin menyampaikan pesan dalam proses menyelesaikan masalah itu harus lewat dialog, lewat silaturahmi, membuka hati dan membuka diri untuk menerima masukan-masukan," kata dia.
Bachtiar menyatakan lewat dialog dengan presiden, GNPF ingin Indonesia damai dan bersatu.
"Kami ingin agar Indonesia tidak perang saudara dan tidak diperalat oleh yang ingin Indonesia pecah dan itu cita-cita kita bersama kembali ke NKRI yang utuh seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa ini," ujarnya. ( Sumber : Cnn Indonesia)
Bachtiar mengatakan, sejak awal Jokowi ingin membuka ruang dialog dengan komponen Aksi Bela Islam, yang dimotori ulama-ulama, termasuk dirinya dan Rizieq.
Namun, lantaran ada komunikasi yang tak berjalan baik, rencana tersebut baru bisa terealisasi saat lebaran.
Menurut Bachtiar, pada pertemuan tersebut, Jokowi mengakui pentingnya membuka dialog dengan sejumlah ulama. Bahkan Jokowi mengatakan sering melakukan pertemuan dengan ulama ketika melakukan kunjungan ke daerah-daerah.
"Presiden merasa sudah berdialog dengan ulama. Presiden bilang, 'yang berani menegur saya, menasihati saya ulama. Jadi saya perlu mendengarkan ulama'," ujar Bachtiar.
Dalam pertemuan dengan Jokowi kemarin menurutnya belum ada pembicaraan secara teknis rencana penyelesaian kasus-kasus yang menjerat aktivis dan ulama.
Bachtiar mengatakan, akan ada forum lanjutan untuk membicarakannya lewat para pembantu presiden.
Saat menerima jajaran pengurus GNPF-MUI, Jokowi didampingi Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Untuk kasus ini kami bicara dengan teknis terkait tidak dengan presiden. Sekali lagi saya tegaskan pertemuan bersifat makro selebihnya kami konsisten mengikuti proses hukum," ujar Bachtiar.
Jaga Keutuhan Bangsa
Bachtiar mengapresiasi Jokowi yang mau menerima perwakilan GNPF-MUI untuk mendengarkan aspirasi mengenai sejumlah kasus yang menimpa aktivis dan ulama.
Setidaknya ada pesan dari pertemuan tersebut, bahwa ruang dialog perlu dikedepankan dalam menyelesaikan kasus hukum Rizieq Shihab Cs tersebut.
"Kami ingin menyampaikan pesan dalam proses menyelesaikan masalah itu harus lewat dialog, lewat silaturahmi, membuka hati dan membuka diri untuk menerima masukan-masukan," kata dia.
Bachtiar menyatakan lewat dialog dengan presiden, GNPF ingin Indonesia damai dan bersatu.
"Kami ingin agar Indonesia tidak perang saudara dan tidak diperalat oleh yang ingin Indonesia pecah dan itu cita-cita kita bersama kembali ke NKRI yang utuh seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa ini," ujarnya. ( Sumber : Cnn Indonesia)
