Ancam Bekukan Anggaran KPK-Polri, Pansus DPR: Mereka Maunya Gaduh
Jakarta, SeRiau-
Pernyataan tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang tak mau membantu Pansus Angket KPK di DPR untuk memanggil paksa Miryam S Haryani berbuntut panjang. Sejumlah politikus di DPR mengusulkan agar anggaran untuk Polri dan KPK dibekukan.
Hal itu ditegaskan oleh anggota Pansus Angket KPK yang juga politikus Partai Golkar Muhammad Misbakhun. Dia tak khawatir jika usulan tersebut dianggap memicu kegaduhan.
Menurut Misbakhun justru KPK dan Polri lah yang memancing kegaduhan sehingga anggarannya pantas dibekukan. "Ya nggak apa apa (gaduh). Mereka (Polri-KPK) maunya gaduh," kata Misbakhun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Jika pembahasan RAPBN 2018 benar-benar tak dilakukan dengan melibatkan KPK-Polri, dua lembaga tak akan bisa bekerja maksimal dan hanya memanfaatkan sisa anggaran 2017. Misbakhun tak masalah dengan itu.
"Ya nggak punya (anggaran). Silakan menikmati, keras-kerasan," tegasnya.
Selain itu, jika benar anggaran dibekukan, wacana pembentukan Densus Tipikor Polri otomatis terhenti. "Ya nggak jadi kalau mereka nggak dateng. Ya disepakati doang kan," ucap Misbakhun.
Wacana pembekuan anggaran KPK-Polri ini muncul usai keduanya menolak untuk menghadirkan Miryam ke Pansus Hak Angket KPK. Misbakhun mengatakan wacana ini juga telah dibicarakan di lingkup Pansus. (Sumber : Detiknews.com)
Pernyataan tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang tak mau membantu Pansus Angket KPK di DPR untuk memanggil paksa Miryam S Haryani berbuntut panjang. Sejumlah politikus di DPR mengusulkan agar anggaran untuk Polri dan KPK dibekukan.
Hal itu ditegaskan oleh anggota Pansus Angket KPK yang juga politikus Partai Golkar Muhammad Misbakhun. Dia tak khawatir jika usulan tersebut dianggap memicu kegaduhan.
Menurut Misbakhun justru KPK dan Polri lah yang memancing kegaduhan sehingga anggarannya pantas dibekukan. "Ya nggak apa apa (gaduh). Mereka (Polri-KPK) maunya gaduh," kata Misbakhun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Jika pembahasan RAPBN 2018 benar-benar tak dilakukan dengan melibatkan KPK-Polri, dua lembaga tak akan bisa bekerja maksimal dan hanya memanfaatkan sisa anggaran 2017. Misbakhun tak masalah dengan itu.
"Ya nggak punya (anggaran). Silakan menikmati, keras-kerasan," tegasnya.
Selain itu, jika benar anggaran dibekukan, wacana pembentukan Densus Tipikor Polri otomatis terhenti. "Ya nggak jadi kalau mereka nggak dateng. Ya disepakati doang kan," ucap Misbakhun.
Wacana pembekuan anggaran KPK-Polri ini muncul usai keduanya menolak untuk menghadirkan Miryam ke Pansus Hak Angket KPK. Misbakhun mengatakan wacana ini juga telah dibicarakan di lingkup Pansus. (Sumber : Detiknews.com)
