Tarik-Menarik Ahok-Djarot dan Anies-Sandi Soal APBD-P 2017
Jakarta, SeRiau-
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub DKI terpilih. Sebelum ditetapkan, Anies-Sandi dan timnya sudah berbicara menginginkan program-program mereka masuk dalam APBD-Perubahan (APBD-P) DKI 2017.
Anies bersama timnya tengah memperhatikan masalah implementasi dan skala dari rencana program kerja yang merupakan janji-janji saat ia dan Sandiaga berkampanye. Jika skala dari program tersebut besar, akan dititipkan ke APBD-P.
"Kalau skalanya kecil, sebetulnya dengan anggaran yang ada sekarang bisa dilakukan penyesuaian, skala itu biaya," ujar Anies di kediamannya, Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).
Kemudian Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, M Taufik, berharap program prioritas yang dimiliki bisa dibahas dalam APBD-P 2017. Sebab, Anies-Sandi, yang akan dilantik pada Oktober, disebutnya punya masa kepemimpinan 3 bulan pada 2017.
"Perlu saya sampaikan, karena APBD 2017 yang dirancang dan diputuskan 2017 oleh Gubernur Basuki, ada Plt segala macam, intinya itu APBD gubernur lama. Selama tiga bulan dia melaksanakan program APBD gubernur lama," kata Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug No 6 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Karena itu, Taufik menilai penting memasukkan program prioritas Anies-Sandi dalam APBD-P 2017. Jika tidak, kinerja Anies-Sandi pada seratus hari pertama akan sulit diukur.
"Karena tiga bulan ini bukan program Anies-Sandi. Kedua, seyogyanya pada tiga bulan dilaksanakan Anies-Sandi, maka pada APBD Perubahan seyogyanya Anies-Sandi diberikan ruang untuk memberikan masukan program prioritas dalam kaitan pelaksanaan 3 bulan. Di samping program yang telah ditetapkan," tutur dia.
Program prioritas yang diharapkan dapat masuk APBD-P di antaranya program DP Rp 0, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE). "Itu harapannya (program) yang bisa dimasukkan," tambah Taufik.
Taufik mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2017-2022 mutlak digodok Anies-Sandi. Pemprov DKI diminta membuka komunikasi dalam penyusunan RPJMD.
"Pada anggaran 2018 itu ditetapkan di dalam pembahasan di tahun 2017. Anggaran 2018 itu mutlak adalah haknya gubernur baru. Alangkah tidak tepat apabila gubernur baru melaksanakan program yang mereka jalankan di 2018, RPJMD-nya disusun oleh orang lain. Karena RPJMD itu rencana jangka menengah daerah. Itu payung selama 5 tahun untuk memimpin," beber Taufik.
Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Syarif pun menyampaikan tim transisi tengah berupaya program Anies-Sandiaga masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan. Tim transisi yang dibentuk dikatakannya akan berbicara dengan Sekda DKI Saefullah agar keempat program andalan Anies-Sandiaga bisa masuk ke KUA-PPAS Perubahan. Dia menyebut tim akan berbicara langsung dengan Ahok-Djarot.
"Diusahakan Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, One Kecamatan-One Center Enterprenuer (OK-OCE) untuk bisa masuk ke anggaran perubahan atau KUA-PPAS 2018," terang Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
"Tentu kalau yang RKPD untuk anggaran perubahan ada revisi untuk kegiatan yang enggak mungkin terlaksana, dikosongkan. Kita akan bicara langsung ke gubernur dan wagub. Intinya yang dibicarakan RKPD perubahan dan KUAPPAS harus mengakomodir pelaksanakan 3 bulan," imbuhnya.
Menanggapi keinginan tim transisi Anies-Sandi, Djarot menyebut ini bukan tim transisi presiden yang dapat mengajukan usulan tersebut lewat fraksi di DPRD. Ini terkait dengan keinginan Anies-Sandi untuk memasukkan program-programnya di KUA dan PPAS Perubahan.
"Ini kan gubernur ya, gubernur bukan presiden, jadi kalau ada itu masukin aja ke lewat fraksi, fraksi dia, fraksi pendukungnya," tukas Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Dia pun menegaskan program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak bisa dimasukkan ke APBD Perubahan 2017. Djarot mengatakan program, visi, dan misi Anies-Sandi lebih baik dimasukkan ke APBD DKI 2018. Selain itu, jarak dengan akhir tahun anggaran tinggal dua bulan saja. Artinya, Pemprov DKI tinggal melakukan pembayaran-pembayaran pada proyek pembangunan yang dikerjakan sepanjang 2017.
"Ya silakan saja (kalau ingin dimasukkan). Tapi kalau APBD Perubahan itu otomatis kan kurang dua bulan. Kita sudah sampaikan, APBD-P masih tanggung jawab kami. Kalau bulan Oktober (APBD-P disahkan), berarti November dan Desember kan tinggal eksekusinya. Tinggal pembayaran-pembayarannya," urai Djarot di Pondok Pesantren Al-Tsafaqah, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).
Ahok juga angkat bicara mengenai permasalahan ini. Menurutnya tim transisi tidak akan berpengaruh banyak terhadap KUA-PPAS perubahan dan APBD perubahan.
"Nggak bisa (diubah), kalau APBD-P kan masih punya kita. Yang mau susun kan kita sudah lakukan yang sama. Kalau untuk KUA-PPAS 2018 ya silakan," tegas Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Tim transisi Anies-Sandiaga, lanjut Ahok, hanya bisa memberikan masukan kepadanya soal APBD Perubahan 2017. Sedangkan terkait dengan KUA-PPAS, Ahok mengatakan hal tersebut tidak akan mengalami banyak perubahan.
Baca juga: Ahok Sebut Tim Transisi Anies Tak akan Pengaruhi KUA-PPAS dan APBD-P
"Ya silakan saja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan, kita terima saja. Kalau APBD-P 2017 silakan saja, kan kita sudah kawal KUA-PPAS 2018, nggak bisa ganti terlalu banyak juga," lanjut dia.
Anggaran pada APBD-P tentunya akan sangat berpengaruh dalam kinerja Anies-Sandi di awal masa menjabatnya. Sebab keduanya memiliki program prioritas yang memerlukan dana cukup besar pada program 100 hari pertamanya.
Dikutip dari situs resmi Anies-Sandiaga, ada beberapa hal yang akan dilakukan mereka terkait program kerja andalan selama masa kampanye. Itu masuk pada fokus kedua prioritas kerja mereka.
Langkah-langkah awal untuk memenuhi program kerja prioritas terbagi dalam 3 bidang seperti:
a. Menciptakan wirausahawan baru dan lapangan pekerjaan serta membentuk dan meresmikan 44 pusat kewirausahaan dengan program OK OCE;
b. Meluncurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan mendistribusikan ke anak putus sekolah; dan
c. Meluncurkan Kartu Pangan Jakarta (KPJ), meluncurkan program hunian DP Rp 0, dan meluncurkan program OK OTrip dan OK O-Care.
Anies Baswedan tidak mempermasalahkan apabila programnya belum bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2017. Dia berfokus pada program kerja selama 5 tahun, bukan hanya 2 bulan pada 2017 setelah dia mulai menjabat pada Oktober 2017.
"Begini, kalau APBDP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) kan cuma 2 bulan ya. Nanti kita diskusikan lebih jauh. Tapi, kalau bicara fokus nggak hanya satu bulan, dua bulan, tiga bulan saja, tapi selama lima tahun," kata Anies di Asrama Haji Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Kamis (4/5/2017). (Sumber : Detiknews.com)
Taufik mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2017-2022 mutlak digodok Anies-Sandi. Pemprov DKI diminta membuka komunikasi dalam penyusunan RPJMD.
"Pada anggaran 2018 itu ditetapkan di dalam pembahasan di tahun 2017. Anggaran 2018 itu mutlak adalah haknya gubernur baru. Alangkah tidak tepat apabila gubernur baru melaksanakan program yang mereka jalankan di 2018, RPJMD-nya disusun oleh orang lain. Karena RPJMD itu rencana jangka menengah daerah. Itu payung selama 5 tahun untuk memimpin," beber Taufik.
Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Syarif pun menyampaikan tim transisi tengah berupaya program Anies-Sandiaga masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan. Tim transisi yang dibentuk dikatakannya akan berbicara dengan Sekda DKI Saefullah agar keempat program andalan Anies-Sandiaga bisa masuk ke KUA-PPAS Perubahan. Dia menyebut tim akan berbicara langsung dengan Ahok-Djarot.
"Diusahakan Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, One Kecamatan-One Center Enterprenuer (OK-OCE) untuk bisa masuk ke anggaran perubahan atau KUA-PPAS 2018," terang Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
"Tentu kalau yang RKPD untuk anggaran perubahan ada revisi untuk kegiatan yang enggak mungkin terlaksana, dikosongkan. Kita akan bicara langsung ke gubernur dan wagub. Intinya yang dibicarakan RKPD perubahan dan KUAPPAS harus mengakomodir pelaksanakan 3 bulan," imbuhnya.
Menanggapi keinginan tim transisi Anies-Sandi, Djarot menyebut ini bukan tim transisi presiden yang dapat mengajukan usulan tersebut lewat fraksi di DPRD. Ini terkait dengan keinginan Anies-Sandi untuk memasukkan program-programnya di KUA dan PPAS Perubahan.
"Ini kan gubernur ya, gubernur bukan presiden, jadi kalau ada itu masukin aja ke lewat fraksi, fraksi dia, fraksi pendukungnya," tukas Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Dia pun menegaskan program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak bisa dimasukkan ke APBD Perubahan 2017. Djarot mengatakan program, visi, dan misi Anies-Sandi lebih baik dimasukkan ke APBD DKI 2018. Selain itu, jarak dengan akhir tahun anggaran tinggal dua bulan saja. Artinya, Pemprov DKI tinggal melakukan pembayaran-pembayaran pada proyek pembangunan yang dikerjakan sepanjang 2017.
"Ya silakan saja (kalau ingin dimasukkan). Tapi kalau APBD Perubahan itu otomatis kan kurang dua bulan. Kita sudah sampaikan, APBD-P masih tanggung jawab kami. Kalau bulan Oktober (APBD-P disahkan), berarti November dan Desember kan tinggal eksekusinya. Tinggal pembayaran-pembayarannya," urai Djarot di Pondok Pesantren Al-Tsafaqah, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).
Ahok juga angkat bicara mengenai permasalahan ini. Menurutnya tim transisi tidak akan berpengaruh banyak terhadap KUA-PPAS perubahan dan APBD perubahan.
"Nggak bisa (diubah), kalau APBD-P kan masih punya kita. Yang mau susun kan kita sudah lakukan yang sama. Kalau untuk KUA-PPAS 2018 ya silakan," tegas Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Tim transisi Anies-Sandiaga, lanjut Ahok, hanya bisa memberikan masukan kepadanya soal APBD Perubahan 2017. Sedangkan terkait dengan KUA-PPAS, Ahok mengatakan hal tersebut tidak akan mengalami banyak perubahan.
Baca juga: Ahok Sebut Tim Transisi Anies Tak akan Pengaruhi KUA-PPAS dan APBD-P
"Ya silakan saja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan, kita terima saja. Kalau APBD-P 2017 silakan saja, kan kita sudah kawal KUA-PPAS 2018, nggak bisa ganti terlalu banyak juga," lanjut dia.
Anggaran pada APBD-P tentunya akan sangat berpengaruh dalam kinerja Anies-Sandi di awal masa menjabatnya. Sebab keduanya memiliki program prioritas yang memerlukan dana cukup besar pada program 100 hari pertamanya.
Dikutip dari situs resmi Anies-Sandiaga, ada beberapa hal yang akan dilakukan mereka terkait program kerja andalan selama masa kampanye. Itu masuk pada fokus kedua prioritas kerja mereka.
Langkah-langkah awal untuk memenuhi program kerja prioritas terbagi dalam 3 bidang seperti:
a. Menciptakan wirausahawan baru dan lapangan pekerjaan serta membentuk dan meresmikan 44 pusat kewirausahaan dengan program OK OCE;
b. Meluncurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan mendistribusikan ke anak putus sekolah; dan
c. Meluncurkan Kartu Pangan Jakarta (KPJ), meluncurkan program hunian DP Rp 0, dan meluncurkan program OK OTrip dan OK O-Care.
Anies Baswedan tidak mempermasalahkan apabila programnya belum bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2017. Dia berfokus pada program kerja selama 5 tahun, bukan hanya 2 bulan pada 2017 setelah dia mulai menjabat pada Oktober 2017.
"Begini, kalau APBDP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) kan cuma 2 bulan ya. Nanti kita diskusikan lebih jauh. Tapi, kalau bicara fokus nggak hanya satu bulan, dua bulan, tiga bulan saja, tapi selama lima tahun," kata Anies di Asrama Haji Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Kamis (4/5/2017). (Sumber : Detiknews.com)
