Tanggapan Isu Jual-Beli Jabatan di Pemprov, Dewan : Itu Selalu Bembus Tiap Ada Pelantikan
Pekanbaru, SeRiau - Pemerintah Provinsi Riau diawal tahun 2017 melakukan pelantikan dan pengangkatan Pejabat baik eselon II maupun III dan IV. Ini dalam mengisi jabatan di Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru yang memang diberlakukan di tahun 2017. Ada isu tidak sedap, dalam pengangkatan yang dilakukan ada isu terjadi jual-beli jabatan.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau,Sunaryo saat dikonfirmasi berharap mudah-mudahan hal tersebut hanya isu belaka. Karena tidak mungkin Pejabat di Riau berani melakukan hal itu mengingat sudah bayak contoh Pejabat di daerah lain yang 'tersangkut' gara-gara melakukan hal itu. "Saya kira setiap kali ada pegangkatan atau pelantikan, isu ini terus berhembus," sebutnya.
Jadi menurut Politisi PAN ini, Pemerintah Provinsi Riau harus belajar dari pengalaman. Kalau ada isu jual-beli jabatan, jadikan hal tersebut sebuah tantangan. "Kita betul-betul berharap Pemprov bersih dan profesional dalam menempatkan orang yang sesuai dengan bidang dan keahlianya. Sehingga akan berjalan roda Pemerintahan dengan baik,tidak seperti sebelumnya yang sedikit tersendat", ulasnya.
Ditambahkan oleh Plitisi dari Dapil Kota Dumai ini, kalau memang ada isu, itu sudah biasa. Tapi jadikan sebagai cambuk dan bahan evaluasi. "Setiap kali ada pelantikan, pasti ada isu seperti itu. Kita juga sudah mengingatkan Pemprov sebelumnya, dalam pengisian jabatan harus profesional jangan sampai ada jual-beli jabatan," ulasnya lagi memberikan pengertian.
Dengan 'kabinet' yang baru, diharapkan, Pemprov akan semakin baik di tahun 2017. Mudah-mudahan tidaksalah pilih pejabat, maksimal dalam menjalankan kegiatan pembangunan terutama untuk kepentingan masyarakat, SILPA (Sisa Lebih Peggunaan Anggaran) tidak lagi besar seprti tahun -tahun sebelumnya karena banyak kegiatan tidak jalan.(Ismet)
Pekanbaru, SeRiau - Pemerintah Provinsi Riau diawal tahun 2017 melakukan pelantikan dan pengangkatan Pejabat baik eselon II maupun III dan IV. Ini dalam mengisi jabatan di Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru yang memang diberlakukan di tahun 2017. Ada isu tidak sedap, dalam pengangkatan yang dilakukan ada isu terjadi jual-beli jabatan.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau,Sunaryo saat dikonfirmasi berharap mudah-mudahan hal tersebut hanya isu belaka. Karena tidak mungkin Pejabat di Riau berani melakukan hal itu mengingat sudah bayak contoh Pejabat di daerah lain yang 'tersangkut' gara-gara melakukan hal itu. "Saya kira setiap kali ada pegangkatan atau pelantikan, isu ini terus berhembus," sebutnya.
Jadi menurut Politisi PAN ini, Pemerintah Provinsi Riau harus belajar dari pengalaman. Kalau ada isu jual-beli jabatan, jadikan hal tersebut sebuah tantangan. "Kita betul-betul berharap Pemprov bersih dan profesional dalam menempatkan orang yang sesuai dengan bidang dan keahlianya. Sehingga akan berjalan roda Pemerintahan dengan baik,tidak seperti sebelumnya yang sedikit tersendat", ulasnya.
Ditambahkan oleh Plitisi dari Dapil Kota Dumai ini, kalau memang ada isu, itu sudah biasa. Tapi jadikan sebagai cambuk dan bahan evaluasi. "Setiap kali ada pelantikan, pasti ada isu seperti itu. Kita juga sudah mengingatkan Pemprov sebelumnya, dalam pengisian jabatan harus profesional jangan sampai ada jual-beli jabatan," ulasnya lagi memberikan pengertian.
Dengan 'kabinet' yang baru, diharapkan, Pemprov akan semakin baik di tahun 2017. Mudah-mudahan tidaksalah pilih pejabat, maksimal dalam menjalankan kegiatan pembangunan terutama untuk kepentingan masyarakat, SILPA (Sisa Lebih Peggunaan Anggaran) tidak lagi besar seprti tahun -tahun sebelumnya karena banyak kegiatan tidak jalan.(Ismet)
