Pekanbaru,Seriau
Untuk kedua kalinya, kota Pekanbaru pada tahun 2016 ini, kembali dibanjiri tumpukan sampah yang berada dibeberapa jalan kota Pekanbaru, seperti Jalan Arengka Dua, Garuda Sakti dan beberapa jalan lainnya.
Dengan banyaknya tumpukan sampah tersebut, ketua Komisi IV DPRD kota Pekanbaru sangat menyayangkan hal ini terjadi. "Kita sudah ingatkan saat hearing dengan Dinas Kebersihan Pekanbaru pada pertengahan Desember kemarin. Jangan ada pemotongan. Karena pengaruhnya besar. Dan itu kita sampaikan berkali-kali. Nyatanya tidak dilaksanakan hasil hearing," kata Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel, Selasa (27/12/2016)
Dijelaskan politisi Golkar ini, dari hasil hearing pihaknya dengan DKP, pemotongan gaji buruh DKP tersebut, untuk dua bulan, yakni November dan Desember. Pemotongan masing-masing buruh Rp 14 ribu per hari, dari gaji mereka Rp 81 ribu per hari. Sehingga masing-masing buruh, hanya menerima Rp 67 ribu per hari. Sehingga satu bulan buruh hanya terima Rp 1,4 juta (26 hari kerja). Jika tidak dipotong, mereka terima Rp 2,1 juta per bulan. Jika dikalkulasi dengan jumlah buruh DKP sebanyak 1.200 orang, maka satu bulan dengan pemotongan Rp 14 ribu per orang, hemat Rp 400 juta. Jika dua bulan, maka hanya Rp 800 juta.
Ini yang menjadikan dasar bagi Komisi IV, untuk melarang DKP melakukan pemotongan. Kalau alasannya untuk penghematan, kata Roni lagi, anggarannya bisa diambil dari dana ATK dan makan minum seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemko," ungkap Roni.
Kita menilai bahwa pemotonganan gaji buruh DKP tidak tepat. apakah pemotongan gaji THL sampah ini sifatnya urgenci? kan tidak. Seharusnya Pemko Pekanbaru memikirkan bagaimana menaikan gaji THL sampah ini, bukan malah dipotong, sebab mereka THL Buruh Sampah merupakan ujung tombak membersihkan sampah di kota Pekanbaru ini. Seharusnya dicari kebijakan lain oleh pemko Pekanbaru. kalau sampah sudah menumpuk lagi, ini sudah menjadi resiko pemerintah kota Pekanbaru," ungkap Roni.(
Can)
