Tak Ada Keputusan Dari Walikota,  Ribuan Guru Sertifikasi Besok Demo Lagi

SeRiau- Jika persoalan penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru dan pengawas bersertifikasi tak kunjung menemukan solusi dan Walikota Pekanbaru tak kunjung menemui perwakilan guru Hari Ini Kamis (4/4/2019) hingga pukul 18.00 WIB nanti, para guru bersertifikasi ini akan kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat (5/4/2019) besok. 

Pasalnya dari beberapa jadwal hearing yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Sekdako Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru tidak pernah memenuhi undangan Komisi III termasuk jadwal hearing yang direncanakan dilakukan pada Kamis (4/4/2019) pagi tadi dan hearing terpaksa ditunda sampai walikota Pekanbaru menemui Komisi III dan perwakilan guru. 

Salah seorang perwakilan guru, Raja mengatakan sampai saat ini Walikota Pekanbaru masih tak kunjung menemui guru-guru pasca mereka (guru,red) pulang menemui tiga Kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kemarin kan Pak Wali yang mengutus kami kesana. Seharusnya kan beliau ngundang kami lagi untuk tanya apa hasilnya. Ini tak ada, malah lari-lari dari guru, bahkan dari giat Pemko yang kami lihat tidak ada jadwal Walikota menemui kami, ini sudah membuktikan tidak adanya keseriusan dalam mengatasi persoalan ini, kami seperti digantung kembali," Ujar Raja Ira.

Untuk itu, seandainya hari ini Walikota tak juga menjumpai mereka, guru-guru kembali akan turun ke jalan.

"Seandainya tak ada itikad dari Pak Wali, ya kita akan turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar lagi. Kita akan tunggu jam 6, kalau gak besok demo. Guru ne dah terlalu sakit, sekarang coba pak wali jadi kami sebentar saja. Nanti kan tau apa yg kami rasakan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Zulfan Hafis sangat menyayangkan ketidak hadiran Wali Kota Pekanbaru dalam hearing yang dijadwalkan hari ini. 

"Kita sangat sayangkan ketidak hadiran pak wali, kita sudah mengundang beliau secara kelembagaan tetapi tidak hadir utusannya juga tidak hadir," Ungkap Zulfan Hafis. 

Bahkan Zulfan juga membenarkan terkait rencana aksi demo yang bakal dilakukan para guru jika hari ini persoalan penghapusan TPP tak kunjung selesai. 

"Tadi sengaja kita bacakan surat dari forum guru, dimana jika hari ini permintaan mereka tidak diakomodir maka besok bakal ada aksi lagi, dan jika tidak tetap tidak diakomodir akan ada lagi aksi pada tanggal 11, bahkan jika sampai tanggal 22 hingga 25 tidak juga diakomodir maka akan ada musibah buat Pekanbaru, karena anak-anak kita tidak bisa mengikuti ujian nasional, maka kepada kepala daerah ini jangan dianggab main-main ini serius, "Ungkap Zulfan. 

Menurut Zulfan, seharusnya Walikota Pekanbaru bisa langsung berinisiatif mengundang para guru usai menemui tiga kementerian RI sebagai bentuk kepedulian dan tindak lanjut dari persoalan TPP tersebut. 

"Seharusnya kepala daerah bisa cepat merespon hasil pertemuan guru ini ke kementerian, undang lagi para guru ini jangan cuma berperang di media inikan tidak bijak, seharusnya rangkul mereka biar dingin situasi ini" Pungkas Zulfan.  Tidak Ada Keputusan Dari Walikota, 
Ribuan Guru Sertifikasi Ancam Demo Lagi

SeRiau- Jika persoalan penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru dan pengawas bersertifikasi tak kunjung menemukan solusi dan Walikota Pekanbaru tak kunjung menemui perwakilan guru Hari Ini Kamis (4/4/2019) hingga pukul 18.00 WIB nanti, para guru bersertifikasi ini akan kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat (5/4/2019) besok. 

Pasalnya dari beberapa jadwal hearing yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Sekdako Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru tidak pernah memenuhi undangan Komisi III termasuk jadwal hearing yang direncanakan dilakukan pada Kamis (4/4/2019) pagi tadi dan hearing terpaksa ditunda sampai walikota Pekanbaru menemui Komisi III dan perwakilan guru. 

Salah seorang perwakilan guru, Raja mengatakan sampai saat ini Walikota Pekanbaru masih tak kunjung menemui guru-guru pasca mereka (guru,red) pulang menemui tiga Kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kemarin kan Pak Wali yang mengutus kami kesana. Seharusnya kan beliau ngundang kami lagi untuk tanya apa hasilnya. Ini tak ada, malah lari-lari dari guru, bahkan dari giat Pemko yang kami lihat tidak ada jadwal Walikota menemui kami, ini sudah membuktikan tidak adanya keseriusan dalam mengatasi persoalan ini, kami seperti digantung kembali," Ujar Raja Ira.

Untuk itu, seandainya hari ini Walikota tak juga menjumpai mereka, guru-guru kembali akan turun ke jalan.

"Seandainya tak ada itikad dari Pak Wali, ya kita akan turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar lagi. Kita akan tunggu jam 6, kalau gak besok demo. Guru ne dah terlalu sakit, sekarang coba pak wali jadi kami sebentar saja. Nanti kan tau apa yg kami rasakan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Zulfan Hafis sangat menyayangkan ketidak hadiran Wali Kota Pekanbaru dalam hearing yang dijadwalkan hari ini. 

"Kita sangat sayangkan ketidak hadiran pak wali, kita sudah mengundang beliau secara kelembagaan tetapi tidak hadir utusannya juga tidak hadir," Ungkap Zulfan Hafis. 

Bahkan Zulfan juga membenarkan terkait rencana aksi demo yang bakal dilakukan para guru jika hari ini persoalan penghapusan TPP tak kunjung selesai. 

"Tadi sengaja kita bacakan surat dari forum guru, dimana jika hari ini permintaan mereka tidak diakomodir maka besok bakal ada aksi lagi, dan jika tidak tetap tidak diakomodir akan ada lagi aksi pada tanggal 11, bahkan jika sampai tanggal 22 hingga 25 tidak juga diakomodir maka akan ada musibah buat Pekanbaru, karena anak-anak kita tidak bisa mengikuti ujian nasional, maka kepada kepala daerah ini jangan dianggab main-main ini serius, "Ungkap Zulfan. 

Menurut Zulfan, seharusnya Walikota Pekanbaru bisa langsung berinisiatif mengundang para guru usai menemui tiga kementerian RI sebagai bentuk kepedulian dan tindak lanjut dari persoalan TPP tersebut. 

"Seharusnya kepala daerah bisa cepat merespon hasil pertemuan guru ini ke kementerian, undang lagi para guru ini jangan cuma berperang di media inikan tidak bijak, seharusnya rangkul mereka biar dingin situasi ini" Pungkas Zulfan. (***)