Fadli Sebut Menteri Kampanye Jokowi Picu Konflik Kepentingan
SeRiau - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai mobilisasi para menteri Kabinet Indonesia Kerja untuk kepentingan kampanye Presiden petahana Joko Widodo dalam kampanye terbuka Pilpres 2019 dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest).
Fadli merespon rencana Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto yang akan mengerahkan menteri kabinet menjadi juru kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf.
"Menurut saya ini yang bisa menjadi conflict of Interest, konflik kepentingan, jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali, dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri," kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (25/3).
Politikus Partai Gerindra itu menyatakan pelibatan menteri dalam kampanye bertentangan dengan komitmen Jokowi yang menginginkan para menterinya netral dalam Pemilu.
Ia menegaskan sudah seharusnya para menteri, sebagai pembantu presiden turut memegang komitmen untuk tak ikut-ikutan berpolitik dalam Pilpres kali ini.
"Mereka sebagai menteri, pembantu presiden ya mestinya juga tak perlu, karena itu menimbulkan, misalnya mereka membagi satu program, misalnya PKH, atau program lain, lalu dia jadi jurkam, nah ini kan jadi menimbulkan konflik kepentingan, dia sebagai menteri atau jurkam?" ujar Fadli.
Selain itu, Fadli turut menyindir keberadaan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid yang dinilainya terlalu vulgar dalam mendukung Jokowi-Ma'ruf.
Ia menyebut keadaan yang telah dijabarkannya tak memberikan rasa keadilan dalam proses pemilu karena turut melibatkan aparatur negara yakni menteri dalam proses kampanye.
"Saya sampaikan langsung, ini menimbulkan ketidakadilan dalam kompetisi seperti ini karena melibatkan aparatur," kata dia.
Fadli mengaku tak khawatir dengan pelibatan para menteri sebagai Jurkamnas Jokowi-Ma'ruf.
Akan tetapi, ia menyatakan sudah seharusnya pemilu menjunjung tinggi asas keadilan dengan tak mengerahkan aparatur negara seperti menteri dalam proses kampanye.
"Harus ada keadilan dan kejujuran dalam kampanye ini, kan komitmennya seperti itu, jangan melibatkan aparat, aparat birokrasi, aparat hukum, birokrasi, TNI jangan dilibatkan, dan juga yang lain, aparatur birokrasi, menteri-menteri, itu kan sama aja, sejalan," kata dia (rzr/wis)CNN Indonesia Ingin Mengenalmu Lebih Baik. (**H)
Sumber: CNN Indonesia
