KPK Telisik Rekomendasi Pemprov Jabar untuk Proyek Meikarta
SeRiau - Rangkaian pemeriksaan saksi telah dimulai oleh penyidik KPK terkait dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek super blok Meikarta.
Sejumlah saksi diperiksa untuk mendalami sejumlah hal seperti alur serta proses pengurusan perizinan proyek Meikarta. Hal itu didalami KPK dari keterangan sejumlah saksi dari pihak Pemkab Bekasi.
"Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan tersebut mendalami sejumlah hal krusial, yaitu alur dan proses perizinan Meikarta dari perspeksif aturan dan prosedur di Pemkab Bekasi," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (26/10).
Sementara itu dari pemeriksaan sejumlah petinggi Lippo Group termasuk Presiden Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya dan CEO Lippo Cikarang Toto Bartholomeus. Sejumlah alur dan proses internal di Lippo terkait dengan perizinan Meikarta serta sumber dana dugaan suap terhadap Bupati Bekasi turut didalami KPK.
"Selain itu, KPK juga mendalami apakah ada atau tidak ada perbuatan korporasi dalam perkara ini," ujarnya.
Dugaan adanya keterlibatan pihak pemerintah provinsi Jawa Barat dalam memuluskan Izin Mendirikan Bangunan Meikarta, juga didalami KPK.
"Proses rekomendasi tahap 1 dari Pihak Pemprov Jabar pada Pemkab Bekasi terkait proses perizinan Meikarta," ucap Febri.
Dalam penyidikan kasus ini Febri menyebut setidaknya KPK telah menggeledah 12 lokasi berbeda baik di Cikarang maupun Bekasi.
Kedua belas lokasi itu diantaranya Kantor Bupati Bekasi, Rumah Bupati Bekasi, Kantor Lippo yang terletak di Matahari Tower Tangerang, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, kediaman Billy Sindoro, Apartemen Trivium Terrace, rumah James Riady, kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, kantor Dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi, hotel Antero milik PT Mahkota Sentosa utama, serta kantor Lippo Cikarang di bilangan Bekasi.
Total 33 orang saksi, menurut Febri telah diperiksa penyidik KPK dalam penyidikan kasus suap terkait perizinan Meikarta. Untuk pekan depan, kata Febri, KPK pun turut mengagendakan pemeriksaan saksi lainnya diantaranya petinggi Lippo Group James Riady.
"Pengiriman surat panggilan sebagai saksi terhadap James Riady sebagai saksi untuk 9 orang tersangka yang direncanakan dilakukan pada akhir Oktober 2018 ini," kata Febri.
Kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. Dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka.
Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, yakni Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi selaku konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group.
Sementara, sebagai pihak yang diduga penerima suap, yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bekasi Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.
Kesembilan tersangka itu diduga terlibat suap pengurusan izin untuk mega proyek Meikarta. Adapun, komitmen fee untuk pengurusan berbagai perizinan di proyek Meikarta, yakni Rp 13 miliar. Namun, diduga suap yang baru terealiasi adalah sebesar Rp 7 miliar.
Meikarta merupakan proyek perusahaan properti PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk. Proyek itu dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.
Kuasa hukum PT MSU, yang tergabung dalam Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY), mengaku pihaknya prihatin dengan praktik suap yang terjadi di dunia bisnis, khususnya dalam pengerjaan proyek Meikarta.
Sumber kumparan
