KARIMUN, SeRiau - Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur menegaskan kepada Bupati Karimun agar segera mengevaluasi para pegawai yang dilaporkan kerap membolos.
"Pegawai nakal yang tidak tersentuh oleh Bupati maka nanti Bupati harus segera mengevaluasi. Kalau ada laporannya ke saya insyaallah nanti akan di tindaklanjuti," ucap Asman, saat menghadiri acara HUT ke 17 Kabupaten Karimun, Rabu (12/10).
Penegasan itu disampaikan Asman Abnur kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq ketika ia mengetahui adanya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karimun yang bertahun-tahun tidak masuk kerja namun tidak pernah tersentuh.
Pegawai yang berstatus aktif bernama RK alias IG itu diketahui aktif di salah satu LSM bergerak dibidang lingkungan, tampaknya tidak pernah mengenakan seragam ASN sebagaimana mestinya.
"Soal pegawai yang sering bolos, pasti nanti akan ditindak oleh Bupati atau walikota. Jadi pegawai harus profesional," pinta Asman.
Diberitakan sebelumnya, belum selesai kasus Dena Fitrisa sang tenaga honorer dan merupakan mantan narapidana yang masih dipekerjakan oleh Pemkab Karimun di Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing, kini suami sang honorer mantan narapidana itu pun rupanya tidak pernah masuk dinas bertahun-tahun lamanya.
Rupanya, suami Dina Fitrisa bernama RK alias IG merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang juga sebagai Ketua LSM di Karimun. Saat ini pria yang masih aktif di LSM yang bergerak dibidang lingkungan itu memang tak pernah tampak di Bagian Umum tempat ia ditugaskan.
Bupati Karimun Aunur Rafiq ketika dikonfirmasi membantah kalau pemerintah daerah takut untuk mengambil tindakan tegas. Ia mengaku saat ini Pemkab Karimun tengah melakukan evaluasi terhadap para pegawai termasuk honorer, yang merupakan langkah awal untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bandel.
"Bukan seperti itu (takut-red). Saya akan hadapi tapi kan saya tidak boleh fulgar. Kan ejadian ini (IG yang membolos) tidak zaman saya. Harusnya sudah mulai dari kemarin disetop dulu semuanya. Tapi ini semuanya kok kesaya, ada apa?," ucap Rafiq balik bertanya kepada wartawan baru-baru ini.
Untuk mengambil tindakan kata dia, memiliki jenjang atau prosedur. Mulai dari pimpinan SKPD yang bersangkutan membuat laporan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kemudian diterukan ke Sekda dan Inspektorat untuk membuat telaah. Setelahnya disampaikan kepada Bupati.
"Tapi sampai hari ini telaah itu tidak ada dan sampai hari ini tidak terkontrol, bukan saya tidak berani. Tapi kan mekanisme harus diikuti, telaahnya tidak ada sampai ke saya, kan harus berjenjang sesuai prosedurnya seperti itu. Kalau ini sudah sampai ke saya baru silahkan tuntut ke saya. Kenapa ini tidak dilakukan, harusnya begitu," jelasnya.
Dengan kata lain lanjut Rafiq, bukan berarti berani atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai yang membandel dan bolos kerja, melainkan mekanisme yang ada belum diikuti. "Lalu yang honorer ini pun malah diberikan nota dinas pula, kan justru itu," ucap Rafiq.(*)
