Jadi Tersangka, Walikota Pekanbaru Akan Nonaktifkan Kadis PUPR Pekanbaru
Pekanbaru, SeRiau- Walikota Pekanbaru, Firdaus MT memberikan sinyal untuk menonaktifkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pekanbaru, Zulkifli Harun pasca ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus Pungutan Liar (Pungli) Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).
Penonaktifan dilakukan berdasarkan pertimbangan proses hukum yang saat ini masih berjalan. Orang nomor satu di Pekanbaru ini khawatir jika nanti proses hukum di kepolisian tersebut menyita waktu yang banyak dan dapat menganggu pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau nanti proses hukum di kepolisian memerlukan waktu yang banyak dan menyita waktu dalam pelayanan tentu nanti akan kita evaluasi. Kalau terganggu akan kita ambil kebijakan yang lain yakni penonaktifan," kata Firdaus, Selasa (8/8/2017).
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan publik yang belakangan ini mempertanyakan ketergasan Firdaus untuk memberikan sanksi tegas kepada bawahanya yang ikut terlihat dalam kasus Pungli. Sebab sejak awal dilantik, Firdaus memang bertekad untuk bersih-bersih dari pungutan liar khusunya di lingkungan Pemko Pekanbaru.
"Ini pelajaran bagi semua. Mari kita sama-sama kita jalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tata kelola pemerintahan baik, insyallah akan kita dapatkan tata kelola pemerintahan yang bersih," ungkapnya.
Ditambahkan Firdaus, sebagai kepala dinas, harusnya bisa mengkontrol bawahanya dengan baik. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengetahui apa saja yang dilakukannya bawahnya.
"Kesalahan fatal yang dilakukan bawahanya, bisa berdampak ke pimpinan. Saya berharap kepada semua kepala OPD agar dapat melakukan pengawasan, pembinaan dan mengontrol stafnya masing-masing," tukasnya. (Lik)
Penonaktifan dilakukan berdasarkan pertimbangan proses hukum yang saat ini masih berjalan. Orang nomor satu di Pekanbaru ini khawatir jika nanti proses hukum di kepolisian tersebut menyita waktu yang banyak dan dapat menganggu pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau nanti proses hukum di kepolisian memerlukan waktu yang banyak dan menyita waktu dalam pelayanan tentu nanti akan kita evaluasi. Kalau terganggu akan kita ambil kebijakan yang lain yakni penonaktifan," kata Firdaus, Selasa (8/8/2017).
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan publik yang belakangan ini mempertanyakan ketergasan Firdaus untuk memberikan sanksi tegas kepada bawahanya yang ikut terlihat dalam kasus Pungli. Sebab sejak awal dilantik, Firdaus memang bertekad untuk bersih-bersih dari pungutan liar khusunya di lingkungan Pemko Pekanbaru.
"Ini pelajaran bagi semua. Mari kita sama-sama kita jalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tata kelola pemerintahan baik, insyallah akan kita dapatkan tata kelola pemerintahan yang bersih," ungkapnya.
Ditambahkan Firdaus, sebagai kepala dinas, harusnya bisa mengkontrol bawahanya dengan baik. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengetahui apa saja yang dilakukannya bawahnya.
"Kesalahan fatal yang dilakukan bawahanya, bisa berdampak ke pimpinan. Saya berharap kepada semua kepala OPD agar dapat melakukan pengawasan, pembinaan dan mengontrol stafnya masing-masing," tukasnya. (Lik)
