PAD Merosot, Pangkat Purba : Copot Kepala Bapenda Pekanbaru
Pekanbaru, SeRiau- Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Demokrat, Pangkat Purba SH, mendesak Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT, melakukan evaluasi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie dan menunjuk orang baru di dinas tersebut.
Sikap tegas dan rekomendasi ini muncul karena dia menilai Haris Rozie sudah tidak mampu lagi bekerja dengan target dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru.
Menyusul pernyataan dari Kepala Bapenda Pekanbaru bahwa 70 persen dari pelaku usaha di Pekanbaru, tidak membayar Wajib Pajak (WP). Akibat hal itu, banyak kebocoran dari pajak restoran.
"Kenapa bisa bocor. Disini menjadi koreksi Wali Kota Pekanbaru. Kalau penjabat tidak berkompeten tidak bekerja maksimal, sebaiknya dievaluasi saja. Siapa yang pantas mengganti orang ini (Haris Rozie,red)," kata Pangkat, saat dikonfirmasi, Kamis (03/08/17).
Menurutnya, 70 persen pelaku usaha yang tidak membayar pajak di Kota Pekanbaru ini, bukan kelalaian dari pelaku usaha. Sebab, bagaimana pun juga, Bapenda Pekanbaru jauh sebelumnya sudah melakukan pendataan dan jemput bola.
"Ini murni karena kelalaian dari Bapenda sendiri. Kalau dinasnya sendiri aktif dan bisa mengejar wajib pajak, tentunpemasukan dari PAD Pemko akan bertambah. Kalau PAD merosot terus, bagaimana pembangunan bisa berjalan," cetusnya. ( Bir)
Sikap tegas dan rekomendasi ini muncul karena dia menilai Haris Rozie sudah tidak mampu lagi bekerja dengan target dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru.
Menyusul pernyataan dari Kepala Bapenda Pekanbaru bahwa 70 persen dari pelaku usaha di Pekanbaru, tidak membayar Wajib Pajak (WP). Akibat hal itu, banyak kebocoran dari pajak restoran.
"Kenapa bisa bocor. Disini menjadi koreksi Wali Kota Pekanbaru. Kalau penjabat tidak berkompeten tidak bekerja maksimal, sebaiknya dievaluasi saja. Siapa yang pantas mengganti orang ini (Haris Rozie,red)," kata Pangkat, saat dikonfirmasi, Kamis (03/08/17).
Menurutnya, 70 persen pelaku usaha yang tidak membayar pajak di Kota Pekanbaru ini, bukan kelalaian dari pelaku usaha. Sebab, bagaimana pun juga, Bapenda Pekanbaru jauh sebelumnya sudah melakukan pendataan dan jemput bola.
"Ini murni karena kelalaian dari Bapenda sendiri. Kalau dinasnya sendiri aktif dan bisa mengejar wajib pajak, tentunpemasukan dari PAD Pemko akan bertambah. Kalau PAD merosot terus, bagaimana pembangunan bisa berjalan," cetusnya. ( Bir)
