SeRiau - Jakarta - PT PLN (Persero) menegaskan kesiapan untuk memperluas kolaborasi lintas sektor dalam menyokong kedaulatan nasional melalui penguatan ketahanan energi. Komitmen ini disampaikan dalam ajang Electricity Connect 2025: Strengthening Energy Resilience, Powering Sovereignty, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) dengan dukungan Kementerian ESDM dan PLN di Jakarta International Convention Center, Rabu (19/11).

Momentum ini menegaskan peran strategis PLN dalam memastikan transisi energi berjalan seiring dengan pemerataan akses listrik sebagai fondasi ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Dalam acara tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa penguatan ketahanan energi nasional menitikberatkan pada keberhasilan Indonesia menghadirkan akses listrik yang merata di seluruh wilayah. Ia memaparkan bahwa sebaran potensi energi di berbagai daerah merupakan modal penting untuk mempercepat pembangunan sistem kelistrikan.

“Kita memahami bahwa sumber energi Indonesia tersebar hingga ke pulau-pulau terpencil. Itulah kekuatan bangsa, meski sebagian daerah penghasil energi masih belum sepenuhnya menikmati listrik secara optimal. Situasi ini adalah peluang perbaikan yang dapat dipercepat melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL),” kata Qodari.

Qodari menambahkan bahwa energi berperan vital dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, dan tidak ada kondisi pertumbuhan seperti itu yang dapat dicapai tanpa sistem kelistrikan yang optimal.

“Saat ini berbagai program yang kami kawal bersama dengan Kementerian ESDM meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terpadu di desa dan sekolah di wilayah 3T terutama Maluku dan Papua, hingga percepatan pembangkit listrik tenaga sampah atau _waste-to-energy_. Seluruh inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen menghadirkan energi berkeadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menambahkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak mungkin dicapai sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat maka energi terbarukan dapat disalurkan secara optimal dan berkelanjutan.

“Kami menyediakan energi yang terjangkau untuk menciptakan keberlanjutan jangka panjang, menghapus kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memastikan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, pada saat yang sama kami mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa transisi energi tidak hanya sekedar pengembangan pembangkit masa depan, tetapi juga upaya strategis mengalihkan energi berbasis impor ke domestik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional sesuai dengan Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan adanya energi yang terjangkau dan rendah emisi, kami berupaya untuk menjaga lingkungan. Dengan RUPTL paling hijau ini, komitmen terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sangat kuat,” ujar Darmawan.

Ketua Panitia Pelaksana Electricity Connect 2025, Arsyadany G. Akmalaputri, menambahkan bahwa Electricity Connect 2025 menekankan empat tema _workshop_ yang dirancang untuk memperkuat kesiapan nasional dalam percepatan energi bersih.

“Ada empat tema _workshop_, yaitu _power purchase agreement_, _energy management system_, _renewable energy certificate_, dan juga _energy access_ atau listrik desa. _Workshop_ ini kami desain agar juga menyediakan kapasitas teknis yang aplikatif untuk memperkuat kesiapan nasional dalam percepatan energi bersih,” ujarnya.

Electricity Connect 2025 menampilkan lebih dari 120 _exhibitor_ dan menghadirkan lebih dari 50 pembicara dari berbagai sektor energi, pemerintah, dan industri. Acara ini dirancang sebagai _platform_ kolaborasi terbesar untuk membahas strategi transisi energi, inovasi teknologi, dan penguatan ketahanan energi nasional. (Rls)