Seriau,- Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Advokasi Penguatan Peran Bunda PAUD dalam Kebijakan Wajar 13 Tahun (1 tahun prasekolah), pada Jumat (22/8).

Kegiatan yang berlangsung 21–23 Agustus 2025 langsung dihadiri oleh Bunda PAUD Provinsi Riau, Henny Sasmita Wahid.

Kepala BPMP Riau, Dr. Nilam Suri mengatakan peserta kegiatan ini berasal dari bunda PAUD kabupaten kota di Riau, Disdik Riau, Pojka Bunda PAUD 12 kabupaten kota di Riau, Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Mitra PAUD, Organisasu PAUD dan lain sebagainya.

Tujuan kegiatan ini antara lain membahas pelaksanaan apresiasi Bunda PAUD yang berlangsung 1 Oktober hingga 1 November serta penyusunan program kerja Bunda PAUD.

Selain penandatanganan komitmen bersama, agenda juga diisi dengan paparan Bunda PAUD Provinsi dan praktik baik dari Bunda PAUD Kabupaten Kampar.

Menurut Nilam, Kebijakan Wajar 13 Tahun menekankan pentingnya 1 tahun prasekolah agar anak usia 5–6 tahun memperoleh layanan PAUD bermutu.

Namun, Riau masih menghadapi kendala karena jumlah PAUD yang terbatas serta status pendidiknya yang belum setara dengan guru pada satuan pendidikan lain.

“ Bunda PAUD adalah kunci pendorong kebijakan di daerah. Pemerintah bersama mitra harus hadir mendukung program kerja Bunda PAUD,” kata Nilam, Jumat (22/8)

Sementara Bunda PAUD Provinsi Riau, Henny Sasmita Wahid mengatakan berdasarkan data Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5–6 tahun di Riau masih 61,16 persen, dengan 122 desa belum memiliki PAUD. Posisi ini menempatkan Riau di peringkat 7 terendah secara nasional.

Saat ini terdapat 106.589 guru PAUD di Riau, namun baru 55,29 persen bergelar sarjana dan belum merata penyebarannya. Adapun jumlah PAUD terakreditasi B baru mencapai 45,22 persen.

“ Ini jadi PR besar untuk meningkatkan APS di Riau. Kehadiran Bunda PAUD diharapkan bisa memutus rantai birokrasi sekaligus melahirkan produk hukum yang mendukung guru-guru PAUD,” tegas Henny.

Selain peningkatan mutu guru, Bunda PAUD juga mendorong pengawasan terhadap bahan ajar agar bebas dari kekerasan dan SARA, edukasi gizi seimbang untuk mencegah stunting, hingga kampanye pencegahan bahaya NAPZA bagi anak usia dini.

Henny juga menekankan pentingnya acara ini untuk memberi pencerahan, mengingat hampir setengah Bunda PAUD di Riau masih baru menjabat enam bulan. Ia juga mendorong adanya produk hukum yang memposisikan pendidik PAUD sejajar dengan guru lainnya.

“ Pendidikan usia dini adalah fondasi Generasi Emas Indonesia. Di usia emas inilah karakter dan keterampilan anak dibentuk, dan Bunda PAUD bisa menjadi motor penggeraknya,” katanya

Dalam paparannya, Henny menyampaikan lima arahan strategis. Yaitu, memperkuat advokasi dan sosialisasi pentingnya 1 tahun PAUD kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Kemudian, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Dinas Pendidikan, PKK, hingga dunia usaha, dan mengarahkan kegiatan PAUD pada aktivitas bermain sambil belajar sesuai usia anak.

Lalu, memastikan keberpihakan pada anak di daerah terpencil, pesisir, dan terluar serta menjadikan PAUD sebagai gerakan bersama masyarakat untuk mewujudkan Wajar 13 Tahun.

Ia juga menegaskan peran Bunda PAUD dalam mendukung kebijakan nasional, termasuk PAUD Holistik Integratif, program makan bergizi gratis, serta penguatan karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. (zal)