Seriau,- Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau menggelar Konsolidasi Daerah Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau 2025 mulai 2 hingga 4 Juni di BPMP Riau.

Kepala BPMP Riau, Dr Nilam Suri mengatakan kegiatan ini menghadirkan peserta dari pemerintah provinsi, pemerintah 12 kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan dan praktisi pendidikan lainnya.

Konsolidasi ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan konsolidasi nasional beberapa waktu lalu. Provinsi Riau akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diputuskan lewat konsolidasi nasional..

Tujuan kegiatan ini untuk menyelaraskan pemahaman dan visi bersama antar pemangku kepentingan. Meningkatkan koordinasi lintas sektor. Memperkuat sinergi, mengidentifikasi tantangan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Lalu meningkatkan kapasitas pelaksanaan program dan berbagi praktik baik antar daerah.

" Kegiatan ini penting menyatukan langkah untuk menyongsong dan mewujudkan generasi emas 2045," kata Nilam, Selasa (3/6) disela acara

Nilam juga mengatakan, program prioritas Gubernur Riau telah sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Sehingga ia menganggap, bakal sejalan pula dengan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Hasil yang diharap bukan sekadar dokumen perencanaan semata. Tapi komitmen dan kolaborasi nyata di lapangan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak lainnya. Sehingga, pendidikan bermutu di Riau bisa merata dan inklusif.

Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto yang langsung hadir di kegiatan tersebut mengatakan sejumlah program prioritas Kemendikdasmen yakni Wajib Belajar 13 tahun, SPMB yang berkeadilan, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Selanjutnya, ada peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, pembelajaran mendalam, pengembangan talenta dan prestasi.

Ada juga program penguatan karakter: 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria, pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial, pembangunan kebahasaan dan kesastraan, penguatan karakter dan sebagainya." Semua program ini harus dijalankan untuk mendapat pendidikan yang bermutu untuk semua," kata Gogot

Gogot juga memaparkan semua program di pemerintah memiliki tiga landasan. Landasan pertama yaitu landasan hukum atau kerangka regulasi. Sebelumnya, ada kerangka kelengkapan. Terakhir yaitu kerangka pendanaan.

Aturan ini dipakai di setiap program baru. Termasuk program kebijakan bermutu untuk semua. Dimana program ini ada tiga pilar. Pertama yaitu inklusif. Dimana pendidikan bermutu untik semua. Lalu , pilar kedua yaitu adaktif. Dimana, pendidikan yang diberikan kepada murid saat ini jangan lagi dengan pola lama.

Pilar ketiga yaitu partisipatif. Inklusif dan adaktif tak akan bisa terwujud tanpa partisipatif.

" Jadi  kita berkumpul di sini sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan pendidikan bermutu," kata Gogot.

Bunda PAUD Provinsi Riau, Henny Sasmita Wahid juga menjelaskan Wajib Belajar 13 tahun yang merupakan program prioritas nasional pada RPJMN. Dimana, selain 9 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah, ada juga Wajib Belajar 1 tahun Prasekolah.

Pendidikan anak usia dini merupakan fase periode emas. Pada fase ini terjadi pertimbuhan otak yang sangat pesat. Fase ini juga menentukan perkembangan kognitif, sosial, emosional, serta keterampilan hidup di masa depan," katanya

Sasaran dan capaian program Wajib Belajar 1 tahun Prasekolah adalah anak usia 5 sampai 6 tahun. Angka partisipasi sekolah masih kurang. Dimana jumlahnya 61,16 dan menggambarkan populasi anak yang belum mengikuti PAUD. Data ini berdasarkan Rapor Pendidikan 2024.

Sementara, Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur yang hadir mewakili Gubernur Riau menyampaikan penghargaan pada semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Menurut dia, konsolidasi ini bukan sekadar bertemu. Tapi momentum strategis menyamakan langkah dan membangun arah serta persepsi dalam membangun pendidikan di Riau.

Pendidikan, merupakan pondasi utama dalam meningkatkan pembangunan. Pembangunan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Beruntungnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau sejauh ini terus meningkat dan sekarang di angka  6,7. "IPM Riau terbaik ketujuh tingkat nasional dan ranking kedua di Sumatera," kata dia.

Namun, capaian itu tak bisa dijadikan alasan berpuas diri. Karena masih ada kesenjangan di beberapa wilayah. Dimana, IPM tertinggi ada di Pekanbaru, Dumai, dan Kampar. Tapi di Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir, IPM-nya masih rendah.

Untuk itu, seluruh arah kebijakan pendidikan Riau saat ini dibuat dengan merujuk visi misi Gubernur Riau. Di antaranya, Pemprov menyusun program strategis Riau Cerdas. Program ini mencakup pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk SMA, SMK dan SLB. Termasuk Bosda untuk siswa tidak mampu.

Kedua, ada beasiswa pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Termasuk kaum marjinal. Selain beasiswa ada pendidikan khusus untuk mereka. Kemudian peningkatan kuantitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Penguatan sarana dan prasarana pendidikan. Termasuk digitalisasi sekolah dan ruang belajar. Terbaru yaitu pencegahan anak putus sekolah. Yaitu dengan memberi seragam gratis dengan dana tak kurang Rp 44 miliar.

Kemudian, akan ada pembukaan dua kelas Sekolah Rakyat di gedung eks Asrama Haji. Dimana Pemprov memberikan tanah seluas 12 hektare kepada Kementerian Sosial. Pembangunan akan dimulai tahun ini. Namun, sebelum pembangunan selesai, Pemprov sudah menyiapkan sekolah sementara di gedung Asrama Haji Provinsi Riau. (zal)