SeRiau - Pekanbaru - Kunjungan kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ke Riau memberi angin segar bagi dunia pendidikan, terutama universitas, baik negeri maupun swasta.

Helat yang diinisiasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XVII, Riau dan Kepri, Rabu (30/4/2025) juga sebagai upaya menampung aspirasi untuk Revisi UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kehadiran Sembilan (9) orang  Komisi X DPR RI tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran anggota komisi asal Riau Dr Hj Karmila Sari S Kom MM. Apalagi, 'perempuan hebat' itu mencatat sejarah bahwa beliau-lah orang Riau pertama yang masuk dalam jajaran Komisi X DPR RI.

Dalam dialog yang syarat dengan antusiasme para rektor dan wakil universitas yang hadir, meluahkan persoalan kompleks dalam ruang lingkup Riau maupun di kampus yang mereka kelola. Para perwakilan kampus tersebut mendedahkan masalah demi masalah, tantangan dan tawaran wacana atau usulan yang bisa menjadi bahan utama bagi komisi X untuk pembahasan lebih lanjut.

Kepala Lembaga (Kalem) LLDikti Riau dan Kepri Dr Nopriadi SKM MKes dalam sambutannya sangat berbangga atas kehadiran Komisi X ke Riau. Apalagi LLDikti yang beliau pimpin masih 'seumur jagung' atau baru terbentuk, belum genap satu tahun. Dijelaskannya, di tengah dinamika dan tantangan pendidikan tinggi, LLDikti Wilayah XVII berkomitmen menjalan fungsi pembinaan, fasilitasi dan menjamin mutu secara optimal.

Hanya saja, saat ini LLDikti Wilayah XVII belum memiliki gedung kantor yang representatif dan masih menumpang gedung bekas kantor Bawaslu, pinjaman dari Pemprov Riau. Hal yang menggembirakan, pemprov Riau telah pula menghibahkan tanahnya seluas 2 hektare untuk pembangunan gedung LLDikti Wilayah XVII. Artinya, support penuh Pemprov Riau musti disambut positif. Makasih melalui Komisi X DPR RI, pihaknya mengharapkan dukungan anggaran pusat maupun Riau sendiri.  

"Kami berharap komisi X DPR RI  memperjuangkan penganggaran pembagunan kantor kami ke pemerintah pusat dan juga partisipasi pemprov Riau. Pengajuan proposal akan segera disampaikan dan kami berharap mulai 2026 pembangunan sudah bisa dilaksanakan. Apalagi pemprov Riau hanya memberi batas waktu dua (2) tahun untuk pembangunannya," ujarnya.

Selain itu, LLDikti sedang mengupayakan, kuota KIP kuliah yang diterima Lldikti Wilayah XVII pada 2024 hanya 2000 kuota. Menurutnya, jumlah tersebut belum proporsional jika dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi swasta di wilayahnya, Riau maupun Kepri. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari kuota wilayah lainnya.

"Karena itu kami mengusulkan penambahan kuota KIP kuliah untuk 2025. Paling tidak, kita bisa dapat 6000 kuota agar semakin banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat terbantu memperoleh akses pendidikan tinggi.

"Tahun ini, LLDikti mengajukan penambahan kuota KIP kuliah dari 2000 menjadi 6000. Hal ini untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu," ungkapnya menambahkan.

Sementara itu, Dr Hj Karmila Sari SKom MM mendukung kolaborasi pemprov dan LLDikti. Dikatakan Karmila, dengan duduknya beliau di komisi X tentu saja membuka peluang emas, bagi perkembangan dunia pendidikan di Riau. Karmila ingin mengharapkan terciptanya generasi hebat di Riau yang berpendidikan dan siap bersaing dengan siapa saja.

"Saya dan kawan-kawan di Komisi X akan menyuarakan dengan lantang aspirasi dan harapan Riau di tingkat pusat. Banyak persoalan di lapangan yang musti ditampung dan disuarakan dan saya berjanji untuk itu," ungkap Karmila.

Selain itu, Karmila berjanji akan memperjuangkan anggaran pembangunan gedung kantor LLDikti Wilayah XVII di pusat. "Saya ada di pusat bersama kawan-kawan komisi X dan kami akan memperjuangkan agar harapan itu wujud menjadi kenyataan," kata Karmila meyakinkan.

H Lalu Hadrian Irfan ST yang memimpin kehadiran komis X ke Riau memaparkan, pihaknya ingin menyatukan seluruh Undang-undang (UU) pendidikan menjadi satu dokumen hukum yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Bagi perguruan tinggi dan dosen, revisi ini juga sebagai momentum  emas untuk memperkuat peran sebagai pusat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Lalu Hadrian juga menyebut, pihaknya juga ingin memastikan sistem pendidikan di Indonesia makin responsif terhadap terhadap revolusi industri dan perkembangan dunia digital. Dosen pun harus didorong dengan regulasi menuju profesionalisme. Dan menyiapkan mahasiswa yang seimbang secara akademik di seluruh Indonesia.

"Kami memerlukan masukan dan saran agar RUU ini mampu menjamin pemerataan akses, muti dan relevansi pendidikan tinggi seluruh Indonesia," katanya.

Diskusi ini diharapkan mampu mendorong agar pengelolaan anggaran pendidikan yang wajib 20 persen mampu diatur secara tegas dalam RUU sistem nasional. Termasuk berbagai hal yang dianggap penting.

"Kami, bersama anak jati Riau, Karmila Sari akan memperjuangkan anggaran pembangunan gedung kantor LLDikti Riau dan Kepri di pusat. Ini sudah menjadi komitmen kami bersama," kata Lalu Hadrian.

Tentu saja banyak masukan dan saran serta informasi dari para wakil universitas yang hadir, juga dari pihak Komisi X. Palingtidak, diskusi yang 'bernas' tersebut menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di tingkat universitas.

Dalam kunjungan kerja tersebut, pihak Komisi X yang hadir antara lain H Lalu Hadrian Irfan ST, Mercy Chriesty Barends ST, Dr Hj Karmila Sari SKom MM, Ratih Megasari Singkarru MSc, Lita Machfud Arifin, Muhammad Hilman Mufidi SE SH, H Dedi Wahidi, Dr drh Dewi Coryati MSi dan Drs Sabam Sinaga MM. Hadir juga berbagai pihak seperti PLT Kadis Pendidikan Riau Erisman Yahya sebagai perwakilan Gubernur Riau yang sedang melakukan hearing di Komisi ll DPR RI. Hadir juga pihak terkait dari kementrian pendidikan.(*)