Seriau,- Kepala UPT Samsat Kubang Bapenda Riau Denny Adrian Salim mengimbau kepada wajib pajak yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bisa akan memanfaatkan penghapusan sanksi administrasi keterlambatan mulai 5 Januari hingga 5 April 2025.  

Wajib pajak hanya membayar pokoknya saja dan ini berlaku untuk kendaraan umum dan pribadi.

" Ya diawal tahun ini, Bapenda Riau memberikan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan  bermotor. Pemberian penghapusan sanksi administrasi keterlambatan mulai 5 Januari hingga 5 April 2025," kata Denny didampingi KTU Fadhil, Kamis (16/1) di Kantor UPT Samsat Kubang.

Dengan adanya opsen PKB ini, kata Denny, pihaknya juga melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat baik itu melalui brosur, pamflet dan lain sebagainya.

Pembebasan sangsi administrasi PKB ini salah satu tujuan untuk tidak membebani masyarakat akibat pajak naik karena ada harga NJOP yang disusutkan dari 1,5 persen menjadi 1 persen.

" Dengan adanya program ini tidak membebani masyarakat dalam hal membayar pajak kendaraannya," ujar Denny

Pada kesempatan tersebut, Denny juga menyampaikan bahwa untuk targer PKB UPT Samsat Kubang 2025 ini belum dibagikan oleh Bapenda Riau namun secara global target sudah ada dan segera di bagikan berapa target PKB untuk 
UPT Samsat Kubang.

Denny berharap UPT Samsat Kubang tidak hanya membayar pajak tahunan dan 5 tahun tetapi juga bisa melayani Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

" Karena kantor kita masih sewa, kita belum bisa memberikan layanan BBNKB. Kalau kantor kita sudah permanen, punya gedung sendiri baru bisa melayani BBNKB," kata Deni.

Meskipun demikian, tahun 2024 lalu UPT Samsat Kubang dalam hal pendapatan pajak kendaraan bermotor tahunan melebihi target yang diberikan mencapai 107 persen

" Ini berkat beberapa terobosan yang kita lakukan seperti Samsat Tanjak dari 2 lokasi menjadi 7 lokasi, kerjsama dengan rumah sakit mitra dan program pemberian bibit gratis dari DLHK," tutup  Denny (zal)