SeRiau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rohil Hamzah, Senin sore (05/08/24).

Dalam rapat paripurna itu masing masing fraksi menyampaikan pandangannya terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang telah di ajukan oleh Bupati Rokan hilir afrizal Sintong.

Berikut pandangan umum 9 fraksi diantaranya :

Fraksi PDI Perjuangan : pelaporan keuangan apbd 2023 Rohil telah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI, fraksi PDIP mengapresiasi pencapaian tersebut hasil kerja keras semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintah. Fraksi PDIP berharap agar pencapaian tersebut dapat di pertahankan.

Untuk pandangan umum dari Fraksi Golkar disampaikan oleh Anggota DPRD Rohil ilhami namun pandangan tersebut disampaikan secara tertulis.

Fraksi Nasdem : mengapresiasi kinerja pemerintahan yang kembali mendapatkan WTP  dari BPK perwakilan Riau. Nasdem juga menyoroti masih minimnya pendapatan asli daerah karena Rohil sebagai negeri diatas minyak dibawah minyak seharusnya yang menjadi sumber pendapatan daerah yang bisa dibanggakan, hendaknya pemkab bisa mendapatkan sumber pendapatan lain. Disisi lain Nasdem juga meminta agar pemkab Rohil mengembangkan sektor lain seperti pajak perhotelan dan pariwisata sebagai sumber pad.

Fraksi Hanura : pemkab harus memperhatikan rekomendasi atau catatan yang diberikan oleh semua pihak, banggar, komisi maupun fraksi dalam rangka usaha bersama dalam meningkatkan kinerja pemerintah. fraksi Hanura juga menyampaikan kepada OPD untuk tetap memegang teguh capaian program birokrasi yang baik dalam melayani publik.  Hanura juga berharap OPD terkait lebih serius untuk meningkatkan pad dengan menggali segala sektor yang berpotensi.

Fraksi Demokrat : pemkab Rohil telah melaksanakan tata kelola dibidang keuangan dengan baik, partai demokrat sadar dan memberikan apresiasi atas capaian tersebut, Demokrat juga mengingatkan capaian itu hakikatnya sebuah kewajiban dalam pelaksanaan keuangan daerah. Partai demokrat juga Menerima pertanggungjawaban terhadap realisasi penggunakan APBD tahun 2023 dapat dilanjutkan dalam pembahasan selanjutnya.
Sementara itu untuk Fraksi PAN menyampaikan pandangan umumnya secara tertulis yang diserahkan kepada pimpinan rapat.
Fraksi PKS : fraksi PKS memberikan saran dan masukan yaitu realisasi program dianggarkan pada anggaran berikutnya tetap selaras dengan kebutuhan dasar mengingat hal ini penting untuk dilaksanakan secara sistematis struktur rasional dan komprehensif agar apa yang cita citakan dan harapan masyarakat bisa tercapai.

Fraksi Gabungan Indonesia Bangkit : .ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 ini merupakan gambaran tentang hasil kinerja keuangan Pemda selama tahun 2023, fraksi gabungan Indonesia bangkit mengapresiasi pencapaian tersebut dan dapat mempertahankan WTP dari BPK , ini adalah pernyataan professional penilaian kewajaran laporan dan ini dapat dipertahankan hingga ditingkatkan kedepannya.

Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan Berkarya : kami memandang telah banyak capaian kinerja yang mendapat pengakuan dari pemerintah pusat terutama penilaian laporan keuangan yang meraih WTP dari BPK RI. Mendorong Pemda kedepan lebih melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga programnya bisa dirasakan oleh masyarakat Rohil

Usai 9 fraksi menyampaikan pandangan umum terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023. Rapat paripurna kembali dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi fraksi tersebut. (ad)