Seriau,- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) memastikan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 bisa berjalan objektif, akuntabel dan transparan.

Hal ini sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang menggelar Peluncuran dan Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024, di Gedung Balai Serindit Gedung Daerah, Rabu, (19/6)

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala BPMP Provinsi Riau, Dr. Nilam Suri dan jajaran pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Pakta Integritas PPDB 2024 merupakan perjanjian komitmen bersama stakeholder di Provinsi Riau, untuk menyukseskan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel.

" Pakta Integritas sudah kita tandatangani bersama, artinya kita semua sepakat untuk mewujudkan proses PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel," kata Dr Nilam Suri.

Penandatanganan Pakta Integritas ini dilakukan bersama mulai dari BPMP Provinsi Riau, LSM Riau Bersatu, Ormas Laskar Melayu Bersatu, SMK Negeri 2 Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru, PWI, Dewan Pendidikan, Inspektur Daerah Riau, LAM Riau, DPRD Riau, Ombudsman Riau, Pj Wali Kota Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Provinsi Riau, Pj Sekda Provinsi Riau, Kabinda, Danlanud, Danlanal, Danrem, Kejati, Kapolda dan Pj Gubernur Riau.

BPMP Provinsi Riau sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau yang berkomitmen bersama dengan semua pihak pemangku kepentingan di Provinsi Riau, dan berkomitmen wewujudkan PPDB yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap siswa untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas.

Pada dasarnya, pendidikan adalah hak segala bangsa, dan anak-anak di Provinsi Riau khususnya wajib mendapatkan hak yang sama dalam dunia Pendidikan. Hal inilah yag menjadi konsen Pemerintah Provinsi Riau dalam Penandatanganan Pakta Integritas ini, demi mengantisipasi terjadinya konflik PPDB seperti yang terjadi pada tahun lalu.

Pj Gubri juga meminta semua pihak untuk tidak bermain-main dalam pelaksanaan PPDB sehingga hal demikian dapat dihindari." Kalau ada yang melakukan silahkan laporkan, tegas Pj Gubri.

Bahwa setiap anak yang merupakan peserta didik berhak untuk mendapat kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan berkualitas. Disamping itu, Pj Gubri juga berharap perhatian seluruh orang tua peserta didik yang tidak memaksakan anaknya masuk di satu sekolah. Padahal dari zonasi dari jalur tidak memenuhi syarat

Untuk itu, diharapkan melalui Pakta Integritas ini, dapat memperbaiki sistem PPDB Daring dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan di Provinsi Riau, tidak ditemukan lagi pelanggaran PPDB, sehingga PPDB Tahun 2024 di Provinsi Riau dapat berjalan dengan objektif, transparan, dan akuntabel. (rls/zal)