SeRiau - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Basiran Nur Efendi, SE dari Partai Nasdem laksanakan reses kedua masa sidang kedua Tahun 2023 di dua Kecamatan. Dan pelaksanaan reses di titik terakhir pada Selasa (11/7) di Kepenghuluan teluk Bano II, Kecamatan Pekaitan.

“Ya, sore hari ini, saya melaksanakan reses kedua pada masa sidang kedua Tahun 2023 dan kita sama-sama tahu bahwa setiap anggota DPR itu kan di haruskan mengadakan reses di tiga titik ," kata Basiran.

"Alhamdulillah saya secara pribadi sudah mengadakan reses di tiga titik dan ini di Kepenghuluan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan adalah titik terakhir. Kemarin pertama di Kepenghuluan Bantayan Baru di Blok B dan titik kedua di Blok A. Sore hari ini adalah yang terakhir," Tambahnya.

Anggota DPRD Rohil yang akrab di sapa Abas ini juga menyampaikan bahwa dalam reses nya ini banyak aspirasi masyarakat yang ditampung terutama yang mengusulkan perbaikan infrastruktur vital berupa pembangunan jalan poros dan jembatan di Kecamatan Pekaitan dan Kecamatan Bantayan khususnya Kepenghuluan Bantayan Baru.

Kita sama-sama menyadari dan kita sama-sama tahu bahwa infrastruktur jalan poros di semua Kepenghuluan Kecamatan Pekaitan rusak parah, begitu juga di Bantayan Baru sangat minim pembangunan Infrastruktur jalannya.

“Jadi kita berharap juga kepada pemerintah daerah agar tidak tutup mata kalau di daerah kita ini infrastrukturnya memang banyak rusak. Ya.. pada umumnya hampir semua Jalan Poros setiap kepenghuluan di kecamatan ini kondisinya sangat memprihatinkan apalagi dalam kondisi hujan,” Ujar Basiran.

Dikatakannya lagi, terkait permintaan masyarakat untuk perbaikkan jalan poros desa ini bukan sekali dua kali disampaikan tapi hampir setiap reses Dewan disampaikan masyarakat.

“Artinya, kami setiap turun reses, masyarakat selalu mengusulkan itu artinya nanti kalau dalam pembahasan RKPD, kami para dewan ini mengusulkan jalan itu dan memang betul-betul aspirasi dari masyarakat. Jadi harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah, jangan sampai nanti apa yang kami serap dari masyarakat dan kami masukkan dalam RKPD tapi Pemda tidak mau mengikuti atau menerima nya,” ungkapnya.

Menurutnya, jalan poros desa merupakan urat nadi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial sert mengeluarkan hasil produksi pertanian dan kebun.

Selain mengusulkan pembangunan  infrastruktur, dikatakan Basiran bahwa ada beberapa hal yang diusulkan masyarakat. Seperti di Bantayan Baru ada yang mengusulkan sumur bor atau sarana air bersih. Kemudian yang paling penting disampaikan masyarakat adalah masalah tiang listrik yang tergeletak sepanjang jalan tanpa tiang dari PLN.

"Kemarin memang saya lihat di Kepenghuluan Bantayan Baru itu tiang listrik yang arah ke dalam desa itu memang tidak ada. Jadi kita sangat paham bahwa DPRD Kabupaten saat ini kan tidak bisa menganggarkan tiang listrik di APBD, jadi kami berharap pada PLN kemudian saudara-saudara kami ylang duduk di Dewan Provinsi ini untuk memperhatikan hal tersebut, karena jika dibiarkan kabel berserak ditanah akan beresiko pada anak anak," pintanya. (ad)