Seriau,- Sebanyak 24 SMK di Riau tengah melakukan proses penilaian untuk dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Proses penilaian ini menjadi penentu apakah sekolah yang diusulkan menjadi BLUD atau tidak tergantung dari hasil seleksi yang dilakukan tim penilaian dari lintas OPD.

" Untuk ketua tim BLUD ini langsung dipimpin oleh Sekda Riau. Mudah mudahan 24 SMK yang sedang mengikuti seleksi penilaian bisa lulus semuanya dan akan dilaunching 24 Agustus mendatang. Ini sekaligus menjadi kado istimewa HUT Provinsi Riau ke 66 tahun," kata Asisten II Setdaprov Riau Job Kurniawan mewakili Sekda Riau saat membuka Sosialisasi SMK BLUD se Provinsi Riau, Selasa (1/8) di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru

Hadir dalam kegiatan Solialisasi BLUD SMK se Provinsi Riau yakni
Kasubdit Badan Layanan Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI, Raden Wisnu Saputra, SE. Biro Perekonomian Sekdaprov Riau Jhon Armedi Pinem, perwakilan Inspektorat, BKD dan Biro Hukum.

Job juga mengatakan SMK BLUD merupakan SMK yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berbentuk penyediaan barang dan jasa yang dijual dengan prinsip efesien dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Keunggulan utama pada SMK BLUD adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BLUD SMK akan memberikan keleluasaan dalam pola pengelolaan dengan implementasi bisnis yang sehat.

" Jadi manfaat BLUD ini sangat dirasakan oleh sekolah diantanaya meningkatkan mutu kompetensi lulusan SMK, fleksibelitas pola pengelolaan keuangan, peningkatan SDM dan peningkatan sarana prasarana serta adanya peningkatan kerjasama sekolah dengan pihak luar seperti Direktorat, Pemerintah Daerah DUDI dan lembaga instansi lainnya," kata Job.

Sementara itu Kadisdik Riau diwakili Kabid SMK Disdik Riau Dr. Arden Simeru mengatakan 24 SMK di Riau ini sedang menjalani proses penilaian menuju BLUD. Berapa SMK yang dinyata memenuhi persyaratan BLUD ini tergantung dari tim penilaian." Saya harap 24 SMK ini bisa menjadi SMK BLUD dan ini menjadi kado untuk HUT Provinsi Riau ke 66 tahun," kata Arden

Sementara itu Kasubdit Badan Layanan Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI, Raden Wisnu Saputra menjelaskan BLUD tidak mempersyarakat besar kecil pendapatan yang dihasilkan oleh sekolah. BLUD tidak mengenal persyaratan teknis, seperti akreditasi,  tapi BLUD hanya mengatur dokumen, tata kelola keuangan dan kelembagaan SMK.

" Jadi bapak ibu jangan takut, tidak ada syarat yeng mangatur besar kecil pendapatan oleh sekolah namun hanya mengatur dokumen, tata kelola keuangan sekolah saja," papar Wisnu (zal)