SeRiau - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir, Yandra, SIP, M.Si membantah atas tudingan dari narasi sebuah berita yang menyebutkan bahwa dirinya ada melakukan konspirasi (persekongkolan) terhadap salah satu kegiatan yakni kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa.

Hal itu disampaikannya, kepada sejumlah wartawan, sekaligus mengklarifikasi narasi yang beredar di pemberitaan, di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rokan Hilir di Bagansiapiapi, Kamis (13/4/2023).

Klarifikasi ini dilakukan agar narasi ini tidak menjadi bola liar yang dapat menyesatkan pikiran, maka Kepala Dinas PMD Yandra pun menghadirkan secara langsung narasumber atas narasi tersebut yakni pengurus APDESI Rohil. beserta kordinator dari masing-masing Kecamatan untuk meluruskan persoalan tersebut.

Yandra dengan gamblang menjelaskan, dirinya dipercaya menjadi pimpinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada awal Januari Tahun 2020 yang lalu, yang mana mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu Bupati Rokan Hilir dalam hal menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintah desa, seperti fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Terhadap kasus dan narasi yang beredar, Yandra pun menegaskan bahwa pada pada prinsipnya, semua kegiatan desa, baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau monitoring adalah di desa, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep).

Untuk seluruh proses perencanaannya di bahas dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) untuk jadi APBKep (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan).

Sedangkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kata Yandra, berperan hanya menjadi fasilitasi untuk aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) milik pemerintah yang dipasang di Laptop masing-masing bendahara ataupun admin desa (kepenghuluan) yang datang ke Kantor PMD. Selanjutnya Dinas PMD melanjutkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam hal Dana Desa (DD) atau Dana Kepenghuluan (DK) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal Anggaran Dana Desa (ADD) serta bagi hasil pajak daerah.

“Dari tahun 2020 sampai saat ini saya tidak mengetahui tentang masalah ini. Maka dari itu hari ini saya konfrontir langsung bersama APDESI agar tidak ada lagi multitafsir atas narasi yang menyerang pribadi saya,” katanya.

Dia pun menegaskan bahwa selama 3 (tiga) tahun lebih dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rokan Hilir tidak pernah meminta atau menerima pemberian dari 159 Datuk Penghulu mulai dari nilai terendah Rp 5 ribu sampai dengan Rp 100 ribu dan seterusnya, baik dalam hal pengurusan apapun.

“Saya tidak pernah menerima pemberian mulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar dalam apapun bentuknya untuk pengurusan sesuatu administrasi. Karena sejauh ini penghulu sudah bekerja dengan sistem,” imbuhnya.

Terhadap penyebutan dinas PMD, sambungnya, dirinya tidak membantah adanya kegiatan yang dilaksanakan kendati itu ketika dirinya menyerahkan MoU Jaga Desa. “Saya berada di sana hanya menyerahkan MoU Jaga Desa. Tidak ada intervensi dan pesan lainnya. Namun ada pihak ketiga mengajukan program ke penghulu, itu kembali kepada masing-masing penghulu apakah menerima atau tidak. Tidak ada kaitannya dengan saya,” tegasnya.

Senada diungkapkan Ketua APDESI Kabupaten Rohil Dedi Wahyudi SPdI, bahwa tidak benar atas narasi berita yang menyebutkan Kadis PMD tersebut, hanya saja ada program penyediaan dalam kegiatan bahwa adanya pembelian buku.

“Tidak benar itu. Kita sempat membahas dalam kegiatan Jaga Desa apa yang diamanahkan tersebut, harus dijaga dengan baik,” ujarnya Dedi.

Dedi juga membantah bahwa narasi yang disampaikan oleh berita yang dimaksud terkait kegiatan di hotel Evo, “Kami waktu itu mengadakan kegiatan Sikoncang, memang benar banyak rekan-rekan penghulu yang belum membayarkan kegiatan ini sementara kegiatan sudah dilaksanakan. Nah di sinilah terjadinya persoalan itu, mungkin ini menjadi pengalaman bagi kami,” ungkapnya

Ditambahkan Sekjen APDESI Rohil, Hadiannur SH, bahwa dalam setiap kegiatan dan sebagai tentunya sudah ada koordinasi dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Kami belum mengetahui jelas soal hutang dan segala macamnya. Namun kami berharap hal ini tidak terulang lagi,” tutupnya. (ad)