SeRiau - Dewan Perwakilan Cabang(DPC) Partai Demokrat Rokan Hilir mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Pengajuan perlindungan Hukum di ajukan langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Rohil, H Dodi Saputra, SH didampingi Sekretaris Imam Suroso beserta anggota fraksi Demokrat Riyadi, Fatli, Elfa Rinda, Bakomstra Dodi Devira dan beserta puluhan kader Partai Demokrat Rokan Hilir.

Tujuan dari pengajuan ini untuk mempertahankan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) Sebagai Ketua umum DPP Partai Demokrat dan Teuku Rifki Harsya Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Masa Bakti 2020 – 2025 yang telah di sahkan oleh Menkumham RI.

Berdasarkan Surat Keputusan:

A. No.M.HH-09.AH.11.01 Tahun2020,Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020; juncto.

B. No.M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PD Masa Bhakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020, beralamat kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No.41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999,Fax.021-31908999;
C. No. 15 tanggal 19 Februari 2021, Tentang Lembaran Negara;

Surat Pengajuan Perlindungan Hukum Kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir diterima langsung oleh Bagian Umum.

Ketua DPC Partai Demokrat Rohil, H Dodi Saputra, SH berharap semoga Pengajuan Perlindungan hukum di kabulkan oleh ketua Mahkamah Agung RI Berdasarkan Surat Menkumham RI. Dan berharap tidak ada lagi permasalahan permasalahan ke depannya.

Begitu banyak rintangan yang dihadapi Partai Demokrat, semoga Partai Demokrat bawah Pimpinan Ketua AHY Jaya dan Berkibar. Semoga Ketua Umum AHY tetap menjadi Ketua DPP Partai Demokrat Tahun 2020- 2025.

Sementara itu, Kepala Bakomstra DPC Partai Demokrat Rohil, Dodi Devira berrharap Mahkamah Agung Menolak PK yang di ajukan Kubu KLB Sibolangit versi Moeldoko. “Upaya yang dilakukan ini serentak di seluruh DPC Partai Demokrat se Indonesia,” kata Dodi mengakhiri.(rls)