SeRiau -  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Fraksi Golkar melaksanakan Reses masa persidangan I tahun 2023 di Kepenghuluan Sungai nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Minggu (19/3) sore.

Dalam reses tersebut berbagai aspirasi disampaikan oleh masyarakat seperti Pembangunan Jalan Poniman, Normalisasi sungai, Penambahan lokal Paud, Pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN), Tiang listrik, renovasi rumah ibadah berupa Musala, Pembangunan Lapangan Bola, Tapal batas kepenghuluan dan lain sebagainya.

Reses yang berlangsung penuh kekeluargaan itu dihadiri Datuk Penghulu Sungai Nyamuk Daryamin, Ketua LAM Sinaboi Rahmad Hidayat, Ketua BPKep Hasanuddin Marpaung, dan puluhan masyarakat setempat.

Datuk penghulu Daryamin mengatakan kalau Jasmadi Kori sering datang berkunjung ke Sungai nyamuk melihat berbagai pembangunan. "Alhamdulillah sudah banyak pembangunan di sungai nyamuk ini terealisasi pembangunannya berkat perjuangan beliau," Ungkapnya.

Dikatakan Daryamin, Dulunya Sungai Nyamuk ini dipenuhi Tunggak sehingga sulit dilewati masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. "Alhamdulillah berkat perjuangan Jasmadi Kori dan perhatian dari Bupati Rohil, sungai tersebut sudah dinormalisasi," Ujarnya.

Namun demikian, Normalisasi tersebut saat ini dihentikan pengerjaannya akibat tidak adanya anggaran. "Kita berharap kepada pak Jasmadi bisa mencari solusi bagaimana alat berat ampibi yang ada disungai itu bisa bekerja kembali. Karena panjang sungai yang akan dinormalisasi itu lebih kurang 7 kilo meter (Km)," Harap Daryamin.

Apabila sungai tersebut sudah bersih, maka masyarakat nelayan akan nyaman hilir mudik sehingga perekonomian meningkat. Selain itu, masyarakat petani juga terbantu karena lahannya tidak tergenang air.

Selain dari pada itu, Masyarakat Tempatan juga meminta lapangan bola kaki ditimbun menggunakan tanah agar bisa dimanfaatkan oleh para pemuda berolahraga. "Kalau bisa apa yang diinginkan masyarakat terealisasi, Insyaallah masyarakat nantinya tidak akan melupakan kebaikan pak Jasmadi Kori," Ungkap Daryamin.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Rohil Jasmadi Kori mengatakan kalau tahun 2023 ini memang sudah masuk tahun politik. Akan tetapi, kedatangan saya ke Sungai nyamuk ini bukan lah melakukan kampanye, akan tetapi melaksanakan reses yang diatur oleh undang-undang dan sudah keharusan setiap anggota dewan mengunjungi berbagai daerah pemilihan (Dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Tahun ini masa reses persidangan pertama, untuk titik pertama saya pilih kepenghuluan Sungai nyamuk. Karena desa ini sangat istimewa dihati saya ketimbang desa-desa lainnya," Ungkap Jasmadi Kori.

Dikatakan, Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami catat, baik itu berupa Insfraruktur jalan, pendidikan, rumah ibadah dan lain sebagainya. Jadi, manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun kampung halaman.

Jasmadi Kori menerangkan, Untuk jalan Poniman setiap tahunnya dianggarkan sejak tahun 2020 lalu. Akan tetapi akibat bencana Corona virus (Covid-19) anggaran sebesar Rp350 Miliar dialihkan untuk penanganan covid-19. Kemudian, Normalisasi sungai juga sudah dianggarkan sejak dari tahun 2020, namun baru saat ini terealisasi.

Untuk lapangan bola kata Jasmadi memang tertunda pembangunannya akibat tidak diperbolehkannya memakai tanah timbun. "Kalau memang sudah bisa menggunakan tanah timbun, maka tahun ini kita masukkan lagi pembangunannya di ABPD-P," Janjinya.

Untuk Musala Al-Falah kondisinya memang sangat memprihatinkan, apalagi masyarakat Sungai nyamuk ini mayoritas Islam, dan ini tentunya menjadi tanggungjawab kita bersama. "Insya Allah tahun ini akan kita bantu merenovasinya di APBD-P nanti," Ungkap Jasmadi.

Selanjutnya Musala Al-Muslimin tahun kemaren sudah kita masukkan anggaran sebesar Rp150 juta, tahun ini juga kita masukkan Rp150 juta dan insya Allah akan selesai. "Untuk drainase jalan penghulu Rahmad kemaren sudah kita masukkan anggarannya sebesar Rp600 juta. Namun begitu kita lihat di buku APBD sudah hilang," Bebernya.

Dan yang terakhir adalah masalah tiang listrik. Dimana tiang listrik ini tidak lagi dikelola oleh kabupaten, akan tetapi provinsi Riau. Termasuk alat tangkap nelayan juga sudah diambil alih pihak provinsi. "Sebelumnya kita bisa membantu masyarakat terkait tiang listrik ini, tapi sekarang sudah wewenangnya provinsi," Pungkasnya.(ad)