SeRiau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi fraksi atas ranperda APBD Rohil tahun 2023. Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Rohil yang dipimpin ketua DPRD Rohil Maston, didampingi wakil ketua DPRD Basiran nur Effendi, wakil Bupati Rohil sulaiman, sekda Rohil Ferry H Parya, anggota DPRD serta kepala opd.

Dalam rapat paripurna ini, sebanyak 9 fraksi menyampaikan pandangan umum terkait ranperda APBD Rohil tahun 2023. 9 fraksi tersebut diantaranya Fraksi pdip disampaikan oleh anggota DPRD Purnomo, Fraksi Golkar disampaikan oleh anggota DPRD Risben Nduwari, Fraksi Nasdem disampaikan oleh anggota DPRD Sumini, Fraksi Hanura disampaikan oleh anggota DPRD Jefri Bukhori, Fraksi demokrat disampaikan oleh anggota DPRD imam Suroso, Fraksi PAN disampaikan oleh anggota DPRD Amansyah, Fraksi PKS disampaikan oleh anggota DPRD Syamsudin, Fraksi gabungan Indonesia bangkit disampaikan oleh anggota DPRD Syahril Usman dan Fraksi gabungan Gerindra dana Patra.

Berikut padangan fraksi fraksi terhadap ranperda APBD Rohil tahun 2023.

Fraksi PDIP memandang agar APBD tahun 2023 dengan tetap mendukungnya percepatan pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi daerah melanjutkan upaya pengendalian covid -19 dan agar pemerintah Rohil dalam hal pendapatan daerah dapat memacu dan menggali pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Fraksi Golkar sangat mendukung  peranan pemerintah Rohil dalam menjalankan APBD Rohil tahun 2023. Selanjutnya pandangan fraksi Golkar terhadap ranperda APBD Rohil tahun 2023 diserahkan secara tertulis.

Fraksi NasDem menilai pembangunan infrastruktur masih harus menjadi hal prioritas utama sebagai modal atau kapital dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian daerah serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas.

Fraksi Hanura mengapresiasi pemerintah dalam apbd tahun 2023 mengalami peningkatan serta menyepakati KUA PPAS , Fraksi Hanura menilai dengan bertambahnya pendapatan daerah akan berdampak pada periode kedepan, peningkatan pad diharapkan akan mampu memberi efektif yg signifikan belanja modal tingkat kemandirian keuangan daerah ditujukan dengan kontribusi pad untuk membiayai belanja daerah termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan berbagai sektor, dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintah.

Fraksi Demokrat meminta agar pemerataan pembangunan untuk setiap kecamatan, fraksi Demokrat juga berterimakasih kepada pemerintah karna telah menganggarkan pembangunan jembatan penghubung di kecamatan sinaboi pada tahun 2023. Anggaran sebesar 25 miliyar tersebut sudah masuk dalam RAPBD 2023. Fraksi Demokrat meminta dinas pupr punya segera melelang proyek tersebut sehingga bisa segera direalisasikan pembangunannya. 

Fraksi PAN meminta pemerintah daerah agar pembangunan jalan lintas kubu, supaya konstruksi nya dirubah Karna dengan saat ini dengan hotmix cepat hancur total, sehingga kekuatan jalan mudah hancur. Tak hanya itu fraksi pan juga menyoroti sejumlah infrastruktur jalan lainnya seperti jalan dari Rokan baru menuju teluk bano kondisi nya parah, teluk bano satu menuju pematang, jalan poros kubu, jalan poros ke kubu penghubung simpang pelita menuju kantor camat dan jalan poros bagansinembah raya.

Fraksi PKS memandang  perlu kondisi banjir yang selalu dihadapi masyarakat setiap tahun terutama masyarakat di kecamatan rimba melintang dan Bangko pusako. Hal ini perlu tindakan cepat agar banjir bisa diatasi. Fraksi PKS juga mengharapkan pembangunann jalan haji Annas Maamun sepanjang 1,7 kilometer.

Fraksi gabungan Indonesia bangkit berpendapatan agar dilakukan beberapa kajian RAPBD 2023 sehingga kedepannya ada arah yang jelas capaian dan tujuan pemerintah membentuk dalam mengakomodir semua stake holder membantu dalam mengantisipasi suatu resiko dari setiap perubahan dan ketidakpastian kembali secara merata. Fraksi gabungan Indonesia bangkit juga meminta agar pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara merata setiap kecamatan, tidak hanya menitik beratkan di beberapa kecamatan saja sehingga RAPBD tahun 2023 bisa mengacu pada hasil reses anggota DPRD dan Musrenbang setiap kecamatan di Rohil dan tentunya  tetap mengedepankan skala prioritas.

Fraksi gabungan Gerindra Pembangunan Berkarya menyoroti sektor perikanan karena sekarang ini banyak tambak kerang di kecamatan sinaboi dan palika, fraksi GGPB meminta agar  kadis perikanan untuk menertibkan tambak kerang yang diduga bisa merugikan nelayan tangkap. selain itu alih fungsi lahan dari pertanian ke perkebunan sawit juga menjadi sorotan oleh fraksi GGPB serta pembangunan sumber daya manusia.

Untuk selanjutnya, DPRD Rohil akan menggelar sidang paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi fraksi penyampaian pandangan umum ranperda APBD tahun 2023.(ad)