Seriau,- Dinas Pendidikan Provinsi Riau melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala SMA/SMK dan SLB Negeri dan Swasta di Provinsi Riau. Rakor yang diikuti kepala sekolah wilayah 1 meliputi Kepulauan Meranti Siak dan Pelalawan ini berlangsung hingga 16 November

Plt Kadisdik Riau diwakili Sekretaris Disdik Riau Tati Lindawati menegaskan dihadapan kepala sekolah agar segera meng-SPj- kan seluruh kegiatan yang mengunakan dana BOS. Sebab, dana yang bersumber dari APBN ini harus dipertanggung jawabkan pengunaannya paling lambat Desember 2022.

" Saya ingatkan sekali lagi kepala sekolah setelah dana BOS digunakan agar meng-SPj-kan semua yang mengunakan dana BOS. SPj dana BOS paling lambat desember ini," kata Tati usai membuka Rakor Kepala SMA/SMK dan SLB Negeri Swasta Wilayah 1 di Hotel Furaya Pekanbaru, Senin (14/11).

Menurut Tati, bagi sekolah yang terlambat atau tidak meng-SPj- kan anggaran pengunaan dana BOS, pusat akan memberikan sanksi berupa penundaan pencairan dana BOS triwulan kedua. Oleh karena itu kepala sekolah harus meng-SPj- kan dana BOS tepat waktu." Akan ada sanksi bagi kepala sekolah yang terlambat meng-SPj- kan pengunaan dana BOS berupa penundaan pencairan dana BOS triwulan kedua," tegas Tati.

Sebelumnya kata Tati, Disdik Riau juga telah memberikan arahan kepada seluruh bendahara BOS wilayah satu. Kegiatan serupa juga bertujuan agar laporan pengunaan dana BOS bisa tepat waktu.

Sementara itu ketua panitia Hidayat Syah mengatakan jumlah peserta rakor kepala sekolah ini diikuti 154 orang terdiri dari cabang dinas pendidikan, pengawas SMA/SMK dan SLB di cabang dinas pendidikan wilayah 1 dan kepala sekolah SMA /SMK dan SLB cabang dinas wilayah 1.

" Dengan kegiatan ini bisa menyamakan pemahaman dan persepsi untuk memajuan pendidikan di Riau antara kepala sekolah dengan Disdik Riau serta stakeholder lainnya," kata pria yang akrab disapa Yayat ini (zal)