SeRiau - Setdakab Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Rohil di aula rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohil.

Rapat tersebut dipimpin langsung  Wakil Bupati (wabup) Rohil H Sulaiman SS MH dan dihadiri Asisten III Ali Asfar SSos MSi serta seluruh kepala OPD dan camat di lingkungan pemkab Rohil, Kamis (3/11).

Dalam sambutannya, Sulaiman menyampaikan visi kabupaten pada RPJMD 2021- 2026 yakni menuju Rohil yang maju, religius dan berbudaya berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal.

"Tentu untuk dapat mewujudkan visi kabupaten Rohil perlu ditingkatkan pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan, dibutuhkan kerja yang serius, fokus pada lokus dan modus intervensi, serta membutuhkan kerja kalobratif semua pihak," katanya.

Angka kemiskinan di kabupaten Rohil berada pada angka 7,18 Persen, sedikit di atas rata-rata provinsi Riau yakni 7 persen pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin 51,97 ribu jiwa. Sementara itu, kondisi kemiskinan ekstrim di kabupaten Rohil sebagaimana yang telah dirilis oleh BPS adalah angka 2,06 persen atau sekitar 15.160 Jiwa.

Hal ini menempatkan kabupaten Rohil pada posisi ketiga dari sisi persentase dan posisi kedua dari sisi jumlah kemiskinan ekstrim se-Provinsi Riau.

Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, pemerintah pusat melalui sekretariat TKPK Provinsi Riau telah mendistribusikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). Diharapkan data tersebut dapat segera dilakukan verifikasi dan validasi melalui perangkat pemerintah terkecil dari desa/kelurahan dengan penetapan Musdes atau Muskel.

Dinas Sosial melalui aplikasi SIKS-NG untuk updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diharapkan dapat mendukung penuh bagi pemutakhiran data P3KE agatr seluruh data tersebut serasi dan bersih.

Dalam rangka upaya percepatan penangulangan kemiskinan di kabupten Rohil, diperlukan kesamaan persepsi dan penguatan komitmen pemerintah daerah untuk menyusun strategi percepatan penangulangan kemiskinanan yang efektif dan efisien dan diintegrasikan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rapat tersebut juga dilanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) tentang penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rohil oleh seluruh kepala OPD dan camat se-Rohil. (ad)