Seriau,- Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Riau mengelar Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Riau. Rakor yang berlangsung di Hotel Pangeran Pekanbaru membahas program guru penggerak dan program strategis seperti Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Riau Reisky Bestary MPd mengatakan, rakor guru penggerak ini dibuka oleh Plt Dirjen GTK Kemedikbud Ristek Prof Dr Nunuk Suryani.MPd secara virtual. Dalam arahannya, seluruh peserta agar bisa mengikuti rakor ini dengan baik dan tuntas sehinga dapat merumus kebijakan bersama antara BGP dengan dinas pendidikan kabupaten kota di Riau.

" Meskipun Bu Dirjen GTK belum bisa hadir secara tatap muka, namun beliau memberikan masukan dalam pelaksanaan rakor program guru penggerak ini berjalan lancar dan sukses," kata Riesky, Selasa (11/10) malam di Hotel Pangeran Pekanbaru.

Dari kegiatan rakor program guru penggerak, kata Riezky, diharapkan bisa merumuskan dan melaksanakan hasil rakor yang telah dibahas secara bersama sama. Beberapa hasil rakor yang dirumuskan. Pertama, mengenai  program guru penggerak diantaranya  pelaksanaan guru penggerak angkatan 7 dari 10 kabupaten kota yang memenuhi syarat hanya 7 kabupaten kota.

Selain itu, dinas pendidikan kabupaten kota bisa menflotkan CGP berdasarkan kewilayahan agar pelaksanaan P1 berjalan dengan baik. Hasil lannya, adanya ketentuan pengkelasan PGP bagi CGP.

Sementara hasil rakor kelompok kerja kepala dinas pendidikan kabupaten kota (kemitraan) yakni adanya kunjungan BGP ke kabupaten kota dan MoU dengan bupati /walikota. Starting untuk 3 kabupaten yakni Dumai, Kuansing dan Kampar masing masing 20 orang. Diklat dilaksanakan selama 6 hari, singkronisasi annggaran dinas kabupaten kota dengan BGP, permintaan narasumber untuk program IKM dan PMM dan terakhir mendorong terbentuknya komunikasi belajar.

" Dengan adanya rakor ini, 3 program BGP ini semakin dikenal. Selain itu  jadwal pelaksanaan dari program BGP ini sudah kita nformasikan ke dinas pendidikan agar bisa dilaksankan di tingkat kabupaten kota," kata Reisky (zal)