Seriau,- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau tak mau ceroboh menjalankan program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022. Ada perubahan pola pengerjaan program DAK fisik tahun ini dibandingkan 2021 lalu.

" Juknis DAK tahun ini sudah kita terima. DAK yang dibiayai APBN Ini dikerjakan dengan beberapa tipe yang sifatnya seperti swakelola. Tidak lagi bersifat kontraktual seperti tahun lalu," kata Kepala Bidang SMA Disdik Riau, Aristo M.Pd, Senin (11/4).

Dikatakan Aristo, ada empat tipe swakelola yang dapat dipilih oleh Disdik. Pertama yaitu tipe swakelola yang ditangani lamgsung Disdik langsung. Dimana Disdik membentuk tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas di internal sekolah dan di internal SKPD. Tapi tidak melalui mekanisme lelang.

Tipe kedua yakni melibatkan instansi pemerintah lainnya. Kerja sama itu dengan badan khusus yang mempunyai keahlian tertentu yang dibutuhkan. Tipe ketiga, melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dan  tipe keempatnmelibatkan kelompok masyarakat." Khuusu tipe keempat ini, penafsirannya bukan harus dikerjakan oleh komite sekolah. Tapi bisa juga oleh masyarakat setempat yang telah punya legalitas," katanya.

Aristo juga mengatakan harus didudukkan dulu tipe mana yang akan mereka terapkan. Sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Apalagi, ada banyak perubahan regulasi dalam pelaksanaan DAK fisik tahun ini. Misalnya, konsultan yang kini diganti dengan fasilitator dan boleh direkrut perorangan. "Jadi tidak harus dilakukan oleh perusahaan konsultan seperti yang sudah biasa dilakukan," ungkapnya.

Biaya untuk fasilitator pun khusus. Artinya, tidak masuk dalam dana pembangunan yang diawasinya. Mereka nanti direkrut sesuai dengan keahliannya. Tentu dibuktikan dengan latar belakang personalnya masing-masing. Terkait fasilitator itu, Aristo menyebut bisa jadi satu orang menangani beberapa proyek yang jaraknya berdekatan dalam satu daerah. 

Ditambahkan dia, jelang menjalankan DAK ini, Disdik sudah melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi sekolah calon penerima. Tim survei akan mencari tahu apakah sekolah tersebut memiliki lahan untuk pembangunan atau tidak. Kemudian, untuk mengetahui legalitas lahannya agar kelak tidak menimbulkan masalah.

Aristo tak menampik, ada masalah lain yang didapat di lapangan. Karena ternyata ada pihak sekolah yang menolak mengerjakan program DAK secara langsung. Penolakan itu datang terutama dari kepala sekolah yang baru menjabat atau yang jumlah bangunan di sekolahnya banyak.

" Minggu ini diharapkan sudah ditetapkan tipe yang ajan dipakai. Atau bisa juga tiap sekolah, berbeda tipe-tipenya. Kemudian, akan dilakukan juga perekrutan fasilitator secara kolektif. Target bulan April ini juga program DAK 2022 sudah mulai dikerjakan," ujar Aristo. (zal)