Jakarta,SeRiau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah salah satu instrumen memutar roda perekonomian Indonesia. Uang dikumpulkan dari rakyat yang mampu atau layak kena pajak, kemudian dibelanjakan lagi untuk kebutuhan masyarakat umum. Tidak hanya itu, pemerintah bahkan menarik utang yang cukup besar, yakni sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya agar mampu menutupi besarnya belanja. Utang pemerintah sekarang nilainya sudah mencapai Rp 3.549 triliun. Akan tetapi sayang, masih ada pihak mencoba menggerogoti APBN yang sekarang mencapai ribuan triliun untuk kebutuhan pribadi beserta teman-temannya. Salah satunya terkuak dalam kasus elektonik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun, terjadi pada masa APBN 2010 dan 2011. Dana yang dikorupsi hampir setengahnya, yakni Rp 2,3 triliun. Kasus e-KTP menyeret setidaknya 70 nama-nama besar. Mulai dari para menteri, petinggi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari berbagai fraksi, hingga direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Pemerintah perlu meningkatkan good governance dari kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan belanja pemerintah pusat. Kementerian Keuangan perlu mendorong K/L (Kementerian/Lembaga) untuk mengembangkan sistem informasi terkait perencanaan, penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi dari belanja pemerintah pusat dan daerah," kata Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, kepada detikFinance, Senin (13/3/2017). APBN terus meningkat setiap waktunya. Untuk periode 2017 saja nilainya mencapai Rp 2.000 triliun. Harusnya itu bisa digunakan secara efektif agar sesuai dengan tujuannya. "Sasaran atau pos-pos anggaran prioritas perlu ditingkatkan sedemikian sehingga belanja negara menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, K/L juga perlu didorong alokasi pada belanja modal ketimbang belanja barang sedemikian sehingga anggaran pemerintah semakin kredibel, efektif dan sustainable," paparnya. (Sumber:Detik.com)