Seriau,- Hampir 3 bulan lebih, 41 pejabat tinggi pratama (eselon) II, Pemprov Riau telah dievaluasi oleh tim Pansel yang dibentuk oleh Gubernur Riau. Namun, hingga kini hasil akhir dari evaluasi kinerja belum juga dilakukan pelantikan

"  Kalau izin persetujuan pelantikan dari KASN sudah keluar, segera dilakukan pelantikan. Jangan ada tarik ulur kepentingan dari pelantikan eselon II. Tidak mesti menunggu pengesahan APBD Riau 2022," kata Anggota DPRD Riau dari Fraksi Gerindra, Nurzafri Tanjung, Jumat (26/11) di Pekanbaru

Nurzafri menilai, tidak ada sangkut pautnya antara pergantian kepala OPD dengan pengesahan APDB Riau 2022. Menurutnya, pelantikan pejabat eselon II ini, menjadi kewenangan Gubernur Riau. Sedangkan pengesahan APBD Riau sudah menjadi kewenangan DPRD." Jadi saya tegaskan, kalau izin KASN sudah keluar,  ya segera saja dilakukan pelantikan jangan menunggu pengesahan APDB Riau 2022. Ini dua hal yang berbeda," katanya

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau harus lebih proaktif lagi mempertanyakan mengapa dan apa sebabnya izin persetujuan pelantikan dari KASN belum keluar. Apa belum lengkap." Hampir tiga bulan,  gubernur mengevaluasi bawahanya melalui tim pansel, tapi belum juga kelar. Kalau sudah ada izin, jangan ditunggu lagi," kata Nurzafri.

Dia mengatakan, tarik ulur kepentingan untuk menduduki orang yang menjabat eselon II merupakan kewenangan gubernur. Sebab, gubernur lah yang tahu orang orang yang layak, patut untuk menduduki jabatan di satu OPD. Dirinya, tidak ikut campur dalam hal ini. Tapi pilihlah kepala OPD yang layak dan profesional bisa bekerja dan bekerja sama." Jangan hanya bisa bekerja, tapi tidak bisa bekerja sama. Ini artinya, DPRD dan pemerintah provinsi Riau seiring sejalan bergandeng tangan sehingga pembangunan provinsi Riau berjalan dengan baik," ujar Nurzafri.(zal)