SeRiau -Terkait kelanjutan pembangunan pasar induk yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan membahas ulang dengan pihak pengembang. Pasalnya, sejak Januari lalu pemenang lelang sistem build operate transfer (BOT) itu tidak bekerja. 

Menjelang pembahasan ulang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru yang menangani hal itu terlebih dahulu akan membahas secara internal. Dengan tujuan untuk mematangkan secara final solusi untuk melanjutkan pembangunan pasar induk tersebut.

Di awal lelang tahun 2016 lalu, perusahaan pemenang yakni PT Agung Rafa Bonai (ARB) sejatinya memulai pekerjaan pada Oktober 2016. Namun, persoalan administrasi, pekerjaan awal dimulai pada 2017.

Seiring berjalan, target penyelesaian seharusnya pada akhir 2018. Namun, saat itu pihak ketiga meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan proyek itu. Meski sudah diberi waktu, sampai kini pasar induk tak kunjung selesai.

"Pasar induk ini kerjasama. Walaupun proses awalnya tender, tapi setelah tender selesai kan kita bangun dalam bentuk PKS (perjanjian kerjasama). Dalam poin-poin PKS sendiri kan ada tata cara penyelesaian apabila terjadi permasalahan," kata Kepala Disperindag Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut.

Kata Ingot, terlambatnya progres pembangunan sudah diidentifikasi. Ada beberapa hal penyebabnya. Pertama permasalahan financial, kedua permasalahan ekonomi yang sifatnya global. 

"Artinya permasalahan ini yang datang eksternal," kata Ingot.

Di dalam rapat internal, kata Ingot, sudah disepakati. Akan ada pembicaraan ulang, terkait progres yang telah dilakasanakan, dan Pemko membangun komitmen lagi bagaimana menyelesaikan ini. Tetapi, tetap mangacu pada Kementerian yang berlaku. 

"Memang ada opsional, kita putus kontrak. Kalau putus kontrak tentu ada implikasinya juga, ada konsekuensinya juga. Nah, kita akan coba tempuh dulu jalan secara bersama. Kalau memang nanti tidak selesai tentu kita memilih melaksanakan ketentuan yang sudah dicanangkan oleh undang-undang," kata dia.

Saat ini, Pemko melalui bagian hukum akan menyiapkan dokumen terlebih dahulu untuk pembahasan internal. Sehingga ketika berbicara dengan mitra, yaitu pemenang kontrak, pembahasan sudah final. 

"Tentu kita benahi dulu apa yang dibutuhkan dari sisi pemkonya, baru kita nanti menyampaikan kepada mitra kita untuk review atau pembahasan ulang tentang kerja sama ini. Karena memang dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini sendiri apa bila terjadi persoalan, untuk diselesaikan secara musyawarah," jelasnya.

Tetapi, tambahnya, terkait opsi pemutusan kontrak, ada konsekuensinya. apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang. Tentu punya tantangan lebih besar. Mencari penggantinya, hingga mengembalikan uang yang sudah tertanam di pasar induk.

"Mungkin lebih lama lagi proses jika pemutusan kontrak dibandingkan dia didorong untuk mencari solusinya. Makanya kita matangkan di kita dan kita bahas dengan mereka dan kita lihat kemungkinannya," pungkasnya. (**H)