SeRiau - Wali Kota Pekanbaru Firdaus tegaskan minta Dinas Terkait untuk tidak membatasi anggaran yang digunakan dalam swa kelola pemungutan sampah. Ia menilai, di masa transisi ini kewenangan ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Firdaus meminta agar DLHK cerdik dan cerdas dalam menangani masalah sampah di masa transisi atau kekosongan ini. Dikatakannya, pihaknya tidak membatasi anggaran yang digunakan DLHK untuk menangani sampah di masa transisi ini.

"Kita tidak membatasi anggaran yang dibutuhkan DLHK untuk menangani sampah selama satu bulan di masa kekosongan ini. Kalau memang masih kurang alat angkutnya silahkan sewa lagi, kita tidak batasi itu, karena itu kewenangan DLHK sampai ditentukan siapa pemenang lelang dalam pengangkutan sampah ini," terang Firdaus.

Ia menegaskan agar DLHK tidak tanggung-tanggung dalam mengatasi masalah sampah di masa transisi ini. "Kalau masih kurang, ya sewa sebanyak yang dibutuhkan," tegasnya.

Ia pun mengakui bahwa keterlambatan pelelangan itu terjadi karena kendala teknis yang tidak bisa dilangkahi. Ia mencontohkan seperti lambatnya pengesahan APBD dan kendala teknis dari dinas serta persyaratan yang harus dipenuhi dan tidak bisa dilangkahi.

"Sebelumnya, kita sudah ingatkan untun lelang sebelum berakhir kontrak. Sehingga tidak terjadi kekosongan seperti ini," ungkapnya.

Pihaknya juga berharap agar pelelangan ini selesai tepat waktu pada akhir Januari.

Untuk mengatasi sampah pada masa transisi ini, DLHK Pekanbaru kerahkan 28 angkutan sampah yang terdiri dari kendaraan milik OPD terkait. Selain itu, DLHK juga menggunakan alat angkut sampah sewa dari PT Godang Tuah Jaya sebanyak 15 unit. 

Kendaraan itu untuk mengangkut sampah yang berada di jalan-jalan protokol dan badan usaha. Sedangkan untuk lingkungan atau permukiman warga, DLHK bekerja sama dengan Forum Komunikasi RT/RW untuk mengangkut langsung sampah dari lingkungan RT/RW ke TPA.

DLHK pun membuka TPA untuk umum, sehingga RT/RW yang mengangkut sampah dapat membuangnya di sana. (**H)